Metro

Pemprov Akan Ambil Alih Proyek BKT
Senin, 08 November 2004 | 17:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pelaksanaan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang selama ini dipegang oleh walikota masing-masing wilayah, dinilai belum mencapai hasil maksimal. Jika sampai batas akhir (2007) lahan tidak segera terbebaskan, Pempov DKI akan segera mengambil alih proyek tersebut.

"Itu masih kami pikir untuk ambil alih. Jika walikota masih bisa, kami lepas ke dia. Jika tidak kami akan segara ambil alih," jelas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso seusai menerima kunjungan anggota di Balai Kota Jakarta, Senin (8/11).

Pembebasan lahan itu, kata Sutiyoso, dijadwalkan selesai akhir 2007 dan tahun 2008 mulai dibangun. “Jadi konsepnya begitu," katanya.

Anggaran dari proyek BKT sebesar Rp 4,9 triliun, yang akan digunakan untuk pembangunan fisik dan pembebasan lahan. Rinciannya, Rp 2,5 triliun untuk pembangunan fisik dari pemerintah pusat dan Rp 2,4 triliun untuk pembebasan lahan dari Pemprov DKI.

Sementara itu, anggota DPR dari fraksi PPP, B Tamam Achda yang bertindak sebagai juru bicara dalam pertemuan tersebut menjelaskan pelaksanaan proyek BKT banyak menghadapi masalah fundamental. Antara lain, perselisihan soal lingkungan hidup dan kepentingan pajak.

Tamam menjelaskan, kunjungan anggota DPR ke Balai Kota tidak lain adalah untuk membicarakan masalah proyek BKT dan berusaha mencari solusi permasalahan tersebut.

Walikota Jakarta Utara Effendi Anas yang juga hadir dalam pertemuan tadi kembali menegaskan bahwa masih belum selesainya proyek BKT disebabkan oleh karena masyarakat sendiri. Bukan karena manajemen kota atau provinsi. "Ada tiga permasalahan fundamental proyek BKT.”

Pertama, tumpang tindih hak atas kepemilikan tanah. Kedua, sebagian warga ingin harga diatas NJOP. Ketiga, sengketa tanah. “Jadi bukan di manajemen kota atau pronvinsi tapi justri yang ada di publik,"

Effendi mengatakan, pada akhir 2005 ini ditargetkan proyek BKT akan selesai 60-70 persen.
(suryani ika sari)