Referensi Selengkapnya
•Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah >
•Kasus Korupsi Prioritas Kerja 100 Hari Polri >
•Kejaksaan di Daerah Kurang Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi >
•Kasus-kasus Korupsi di Indonesia >
•Program-program Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Memberantas KKN >
•ICW : Buka Kembali Kasus Korupsi yang Di SP3 >
•Pemberantasan Korupsi dari Masa ke Masa >
•BADAN ANTIKORUPSI >
•Inpres No. 224 soal Abdullah Puteh >
•Keppres RI No. 11 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 62 Tahun 2003 >
•Keppres RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 108 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres No. 48 Tahun 2003 >
•Keppres RI No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali DiUbah Terakhir Dengan Keppres No. 47 Tahun 2003 >
•UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•UU RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek >
•Inpres RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen >
•PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah >
•Kepres RI No.108 Thn.2003 Tentang Organisasi Perwakilan RI Di Luar Negeri >
•PP RI No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•Kepres RI No. 60 Thn.2003 Tentang Uang Paket Bagi Pimpinan Dan Anggota DPR RI >
•Kepres RI No. 59 Thn.2003 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi / tinggi Negara >
•PP RI No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•Keppres RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Dewan Pembina Industri Strategis >
•PP RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah >
•PP RI No. 11 Tahun 1999 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi >
•UU RI No.17 Thn.2003 Tentang Keuangan Negara >
•Kepres RI No.56 Thn. 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah >
•Kepres RI No.19 Thn. 2002 Tentang Hari Tahun Baru Imlek >
•UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >
•UU RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN >
•UU RI nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi >