Metro

Daerah Harus Memelihara Infrastuktur Yang Sudah Ada
Kamis, 04 November 2004 | 18:51 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi:
Keterbatasan kemampuan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur perkotaan, mengharuskan pemerintah daerah ikut serta mempertahankan pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada. Langkah prioritas dengan memelihara infrastruktur yang ada itu lebih dilakukan dari sekarang.

”Pemerintah daerah lebih baik mengoptimalkan hasil pembangunan perkotaan yang sedang berjalan seperti Bekasi Flyover yang saat ini sedang berjalan ini adalah jalan terbaik,” kata Menteri Pekerjaan Umum Kirmanto di sela-sela sambutan peresminan proyek pembangunan Bekasi Flyover, Rabu (4/11). Dalam sambutannya Kirmanto juga mengatakan, ada beberapa hal yang dihadapi pemernitah saa ini. Yakni, masih adanya kemiskinan dan pengangguran di Perkotaan. Terjadinya daya dukung lingkungan perkotaan. Keterbatasan infrastruktur perkotaan dan pedesaan bagi pengembangan ekonomi local.
”Juga masih masih rendahnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan umum,” kata dia. Melihat persoalan itu, pemerintah daerah tengah menghadapi tantangan besar supaya dapat berkembang secara berkelanjutan. Tantangan itu, antara lain, menjamin adanya kawasan kota layak huni dan kesempatan merata seluru warga.

Masalah kedua, kota harus produktif dan memiliki keunggulan kompetitif, harus berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat dengan pemerintah yang bersih, berwibawa dan berintegritas. “Juga harus mampu mengelola keuangan dan potensi sumber pembiayaan yang layak dan berkelanjutan,” papar menteri kabinet baru itu. Kemudian, bagaimana pusat mampu menangani masalah itu, kata dia, diperlukan upaya pengembangan pembangunan perkotaan yang jelas dan dapat menjawab semua tantangan dan permasalahan yang dihadapi. “Memberikan solusi bagi pemerintah kabupaten dan kota. Dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang berlekanjutan,” kata dia.

Dipaparkan, kebijakan dan pembangunan perkotaan harus mengacu beberapa perubahan yang mendasar. Yakni, pemerintah daerah akan lebih ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar. Seperti, demand dan harus market driven sehingga peran dan fungsi pemerintah diutamakan penciptaan keuntungan dan iklim yang kondusif melalui fasilitasi dan stimulasi bagi tumbuhnya kemandirian lokal.

Kedua, pembangunan perkotaan tidak dapat dilaksanakan secara seragam. Namun, lebih disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan budaya local sehingga menampakkan citra dan karakter masing-masing kota. “Peran masyarkat harus makin meningkat melalui pemberian kesempatan untuk menyampaikan usulan dan ikut membangun,” saran Kirmanto.
Selanjutnya, pelayanan perkotaan harus memperhatikan kebutuhan dan kemampuan semua lapisan masyarakat berkeadilan sosial bagi yang kurang mampu dan mampu. “Lainnya, setiap pelaku pembangunan harus mampu memiliki komitmen untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap masyrakat,” papar Kirmanto.

Ppemerintah daerah juga dituntut dapat mengenali permasalahan perkotaannya sendiri sehingga dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya. “Mengingat permasalah itu, tantangan dan perubahan paradigma pembangunan perkotaan menurut hemat kami, perlu ada perubahan pendekatan,” ucap dia. Pendekatan yang dimaksud, dari semula dengan pendekatn yang berorientasi pembangunan prasarana harus berubah jadi pendekatan pembangunan utuh dan terpadu dengan mempertimbangkan semua aspek yang ada. “Pembanguna perkotaan merupakan tanggung jawab pemda,” ujar dia.

Terkait dengan peresmian Bekasi Flyover ini, Kirmanto mengharapkan masalah kemacetan lalu lintas di Kota Beaksi dapat tertangani. “Dengan dibangunnya jembatan di atas jembatan tol dan pembangunan jembatan di atas kali Bekasi, dari simpang Narogong menuju Tol Bekasi Barat, diharapkan menjadi lancar,” kata dia.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan yang juga hadir dalam peresmian itu mengatakan Bekasi merupakan mitra DKI Jakarta yang menanggung beban yang berat di bidang kependudukan. Sebab, tingginya migrasi pertumbuhan Kota Bekasi mencapai 4,79 persen atau dua kali lipat di atas rata-rata LPPT Jawa Barat. Dikatakannya, di samping akses yang tinggi dan karakteristik penduduk bekasi yang umumnya kerja di Jakarta yang menyebabkan arus mobilitasi penduduk yang tinggi sehingga membutuhkan infrastruktur yang memadai. “Masalah itu akan memuncupkan berbagai persoalan yang perlu mendapat penanganan serius,” katanya.

Masalah aktual yang muncul saat ini akibat permasalah itu adalah tingkat kemacetan yang tinggi, khususnya di ruas-ruas yang berakses ke DKI Jakarta. Seperti jalan tol maupun jalan regional maupun lokal di Kota Bekasi. Seperti di pintu tol Bekasi Barat saat ini perharinya mencapai 26 ribu kendaran. “Sebagai ilustrasi jumlah kendaraan yang melewati pintu tol Jawa Barat dapat mencapai 62 ribu unit perhari sedang kan pintu tol timur mencapai 26 ribu perhari. Untuk itu dalam rencana tata ruang kota Bekasi untuk 2000-2010 salah satu prioritas yang akan dijalankan kota Bekasi adalah elebaran jalan dan jembatan,” kata Danny.

Mengenai pembangunan Bekasi Flyover ini, kata gubernur, merupakan salah satu upaya strategis untuk mengurangi kemacetan, khususnya dari arah dan menuju pintu tol Bekasi Barat. “Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan memang menempati skala prioritas yang tinggi,” tegas Danny.

Saat ini, kata Gubernur Jawa Barat, dibanding kebutuhan peningkatan jalan, kemampuan anggaran untuk itu peningkatan infrastruktur masih jauh dari cukup. “Kami bersuyukur bahwa pemerintah pusat sudah memberikan bantuan untuk meningkatakan jembatan dan jalan di Jabar. Meskipun konstelasinya masih banyak di wilayah Pantai Utara,” kata dia.
Karena itu Provinsi Jawa Barat berbarap pemerintah pusat perlu memberikan perhatian kepada peningkatan jalur-jalur jalan nasional. Selain itu alternatif di wilayah tengah dan selatan Jawa Barat. “Dengan begitu tingkat aksesibilitas menjadi lebih merata. Arus lalu lintas yang lewat jabar pun tidak akan terkonsentrasi di Pantura,” kata dia.

Data Proyek Bekasi Flyover
Nama Paket proyek, paket empat Bekasi Flyover
Lembaga pemberipinjaman: JBIC (JapanBank for International Cooperation)
Nomor pinjaman IP-488
Nilai proyek Rp 27 milyar
Jangka waktu pembangunan: 730 hari
Jangka waktu pemeliharaan: 365 hari.

Proyek pelebaran jalan, pembangunan dua jembatan, yakni di atas Sungai Kalimalang, diatas Sungai Kali Bekasi dan pembuatan return yang dibiayai APBN total anggarannya mencapai Rp 27 milyar. “Ini program pusat, kita mendukungnya karena untuk kepentingan lebih luas,” kata Walikota Bekasi Achmad Zurfaich, Minggu (24/10). Pembangunan Bekasi Flyover itu diharapkan dapat mengatasi derasnya arus lalulintas dari arah Jalan A. Yani, Jalan Hasibuan, Terminal Bekasi, dan dari arah Pulogadung, Jakarta. Atau sebaliknya pergerakan arus lalulintas dari arah Jalan Cut Mutia atau Jalan Raya Narogong, Cileungsi.

Selain itu, pergerakan arus lalulintas di jalur-jalur macet yang menghubungkan kawasan industri seperti Cikarang, Cibitung, Karawang (Jawa Barat) itu diharapkan melancarkan jalur masuk ke gerbang Tol Bekasi Barat dan sebaliknya. “Selama ini, kan, di depan pintu tol itu dikenal daerah macet sehingga semrawut sekali,” kata Walikota Bekasi Acmhad Zurfaich.
Pembangunan dan pelebaran jalan itu, kata Zurfaich, bakal menjangkau ruang lingkup lebih luas. Jalur yang disebut-sebut jalur emas Karena menghubungkan kawasan industri di Bekasi, Karawang, Jakarta itu, merupakan gerbang menuju pulau Jawa. “Untuk ke Jawa khususnya, kan pasti akan melewati pintu tol itu,” katanya

Siswanto---Tempo