Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Jakarta

GPI Tuntut Pembatalan Anggaran Biaya Tambahan
Senin, 23 Agustus 2004 | 11:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gerakan Pemuda Islam (GPI) mendatangi gedung DPRD meminta agar para anggota DPRD DKI Jakarta tidak mengesahkan anggaran biaya tambahan.

Menurut Nurhakim, juru bicara Gerakan Pemuda Islam, selama ini rakyat telah banyak terbebani, terutama dalam pendidikan yang semakin mahal. "Semestinya, usulan anggaran biaya tambahan Pemprov DKI harus menyentuh kepentingan rakyat kecil," kata Nurhakim di depan gedung DPRD, Senin (23/8).

Menurutnya, menjelang pergantian anggota DPRD DKI Jakarta 1999-2004 yang tinggal 2 hari lagi, bukan tidak mungkin mereka akan menyetujui usulan proyek yang tidak penting. Diantaranya adanya usulan pengadaan matras dinas pendidikan dasar sekitar Rp. 4,5 miliar. Belum lagi usulan anggaran biaya tambahan atas busway, padahal proyek busway pada koridor I belum diaudit secara transparan.

GPI mengkhawatirkan terjadi kongkalikong antara anggota DPRD DKI Jakarta yang akan segera diganti dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk menyetujui usulan Pemda Provinsi DKI yang tidak jelas. Tentunya dengan memberikan kompensasi keuntungan materi bagi anggota dewan yang akan diganti.

Melihat adanya indikasi mencari keuntungan pribadi, maka GPI menyatakan sikap untuk menuntut dan mendesak kepada anggota DPRD Jakarta agar tidak mengesahkan anggaran biaya tambahan pengadaan matras dinas pendidikan dasar untuk 3 wilayah suku dinas di Jakarta. 3 wilayah suku dinas tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

Mereka juga menolak usulan anggaran biaya tambahan proyek busway dan meminta mengaudit proyek busway koridor I. Serta meminta DPRD DKI yang baru, periode 2004-2009, agar memeriksa usulan anggaran biaya tambahan (ABT) anggota DPRD periode sebelumnya, 1999-2004.

Menurut Nurhakim, aksi ini akan terus dilanjutkan pada hari Rabu (25/8) dengan mendatangkan massa yang lebih besar. Aksi ini dimulai sejak pukul 9.00 wib dan membawa berbagai spanduk yang menolak mengesahkan anggaran biaya tambahan.

Muhammad Fasabeni ? Tempo News Room

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

PKS Tangerang Bentuk Badan Pengawas Kekayaan
Ribuan Anggota FPI Rayakan Milad Ke-6
DPRD Sumut Diminta Usut Dana AIDS
Mendagri: KPU Harus Tegas Sikapi Caleg Bermasalah
Ketua DPRD Jember Meninggal Saat Memimpin Sidang
Pelantikan Anggota DPRD Banyumas Diwarnai Demo
Polisi akan Periksa Anggota DPRD Depok
Polisi dan Wartawan Nyaris Baku Hantam
Uang Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Beras Harus Dikembalikan
Mahasiswa Tolak RUU TNI
> selengkapnya...


Referensi

Angka Kriminalitas Jakarta 2002
Proyek Banjir Kanal Timur
Rencana Monorel Jakarta
PP RI No. 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan DPRD
UU RI No.22 Thn.2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
> selengkapnya...

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< August,2004>>
MSnSl RK JS
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data