Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi Usulkan KTP dan Puskesmas Gratis
23 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan agar warga yang akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan berobat di Puskesmas, tidak lagi dipungut biaya. "Pengurusan KTP dan Puskesmas gratis akan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sebagai peningkatan layanan masyarakat," kata Muchtar Muhammad, Wakil Walikota Bekasi, di sela-sela rapat paripurna pemaparan nota keuangan RAPBD 2004, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bekasi, Selasa (23/12).

"Dengan adanya alokasi dari pemerintah maka tidak perlu lagi kita memungut biaya kepada masyarakat, sudah menjadi tanggung jawab dari pemerintah," kata Muchtar. Usulan itu, berbuntut sikap pesimis dari anggota Panitia Anggaran DPRD. "Untuk membuat KTP gratis, harus melihat peraturan daerah yang ada di Bekasi. Kalau sampai gratis, perda itu harus dihapus dulu," kata anggota panitia anggaran DPRD Kota Bekasi, Sardjono Saputro.

Menurut Sardjono, jelas dikatakan perda, pembuatan KTP dipungut biaya sebesar Rp. 5 ribu. Bahkan, dalam rencana anggaran APBD 2004, retribusi KTP masih dimasukkan sekitar Rp. 2 miliar. "Kalau mau membuat gratis pembuatan KTP, pemerintah daerah jangan lagi dibebani retribusi KTP sebesar Rp. 2 miliar itu tiap tahunnya. Harus fair," kata Sardjono.

Seorang warga Kayuringin Bekasi Selatan, Jaki, mengaku belum yakin dengan usulan pembuatan KTP gratis di Bekasi. "Yang harganya Rp. 5 ribu saja masih dikutip lagi. Bagaimana dengan yang gratis?" katanya. Maklum, disaat Jaki membuat KTP beberapa bulan lalu, dirinya harus mengeluarkan kocek sebesar Rp. 30 ribu. "Bayar segitu saja, jadinya bisa sampai dua hari. Bagaimana dengan gratis?" sindirnya lagi.

Pendapat berbeda dilontarkan warga lain yang tidak ingin disebutkan namanya. Dikatakannya, Pemerintah Kota Bekasi sebaiknya menaikkan harga pembuatan KTP. "Lebih baik kita membayar mahal, misalnya sampai Rp. 50 ribu, tapi jelas tidak ada pungutan lagi," katanya dengan nada kesal.

Sardjono sendiri mengaku, memang masih terjadi penyimpangan pada saat pembuatan KTP. "Saat ini memang banyak diselewengkan, terjadi di keluruhan-kelurahan," katanya.

Siswanto - Tempo News Room