Bekasi

Bekasi Tolak Dana Kompensasi DKI
12 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Bekasi:Persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantargebang masih terus bergulir. Wali Kota Bekasi Muchtar Muhammad kembali menegaskan penolakan terhadap rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menyediakan dana kompensasi untuk pengelolaan TPA Bantargebang.

"Tidak ada tawar-menawar dan kami tidak ada niat minta duit se-sen pun kepada DKI," katanya kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (12/12).

Muchtar menegaskan, pihak Pemkot Bekasi sama sekali tidak bakal menyerahkan tongkat pengelolaan TPA Bantargebang kepada DKI Jakarta. Menurutnya, setelah kontrak perpanjangan kedua yang akan berakhir 31 Desember mendatang, TPA Bantargebang akan terbuka bagi siapa saja.

"Siapa saja boleh membuang sampahnya ke sana, asalkan mereka harus membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan," ujarnya.

Muchtar menambahkan, nantinya TPA Bantargebang dapat dikelola sendiri oleh Pemkot Bekasi sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sampah bisa melebihi PAD total Kota Bekasi pada tahun 2002 yang jumlahnya sebesar Rp 89 miliar.

"Dengan terbukanya kesempatan membuang sampah, kita prediksikan PAD yang berasal dari sampah saja bisa mencapai Rp 136 miliar per tahun," katanya. "Nah, dengan demikian kita bisa membuat gratis biaya sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya."

Sikap tidak mau kompromi dengan Pemprov DKI Jakarta ternyata juga bukan tanpa alasan. Muchtar mengungkapkan untuk pengelolaan TPA Bantargebang Pemkoth Bekasi telah mendapat bantuan pinjaman lunak dari Bank Dunia sebesar US$ 300 juta. "Jadi untuk pengelolaan kami tegaskan tidak perlu lagi dilakukan oleh DKI," tandasnya.

Muchtar yang juga Ketua DPC PDIP Kota Bekasi ini menambahkan, setelah TPA Bantargebang ditutup Pemkot Bekasi sudah memiliki jalan keluar guna pembuangan sampah yang terletak di TPA Sumur Batu. “Pokoknya tidak akan ada masalah," ujarnya. "Bahkan untuk sampah DKI pun bisa kita tampung di sana hingga 6 bulan mendatang."

Sementara itu, untuk menangani sampah yang berceceran di pinggiran jalan menuju TPA Bantargebang Muchtar mengatakan pihaknya akan menyiapkan petugas secara berlapis. "Mulai dari pintu tol menuju Narogong hingga pintu masuk ke TPA."

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Ismail Ibrahim, menegaskan tiga poin penting yang harus ditaati Pemprov DKI soal kontrak TPA Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemda DKI Jakarta, yaitu agar Pemprov DKI terhitung pukul 00.00 WIB pada pergantian tahun 2003-2004 tidak lagi membuang selembar sampah pun ke TPA Bantargerbang.

Kemudian, Pemprov DKI mentaati dan menghargai aturan yang sudah disepakati bersama yang tertuang dalam MoU. Terakhir, membuka TPA kembali sama saja memperpanjang penderitaan masyarakat Bantargebang, khususnya yang ada di tiga wilayah kelurahan lokasi pembuangan sampah itu.

Siswanto - Tempo News Room