Jakarta

Bengkaknya RAPBD 2004, DKI Dinilai Mengelabui Publik
12 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rencana Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2004 membengkak. Dari tahun 2002 Rp 11,56 triliun, naik menjadi Rp 12,15 triliun. Pembengkakan anggaran tersebut dinilai tidak transparan dan mengelabui publik.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran- FITRA menemukan anggaran untuk gubernur turun dari Rp 5,42 miliar tahun 2003 menjadi Rp 4,49 miliar tahun 2004. Turun sebesar Rp 0,9 miliar atau 17,2 persen. Sedangkan anggaran DPRD turun dari Rp 117,2 miliar tahun 2003 menjadi Rp 7,75 miliar, turun Rp 109,45 miliar atau itar 1412,3%). Sementara anggaran sekretariat dewan naik dari Rp 39,02 miliar menjadi Rp 134,79 miliar, atau Rp 95,77 miliar atau 245 persen.

“Berdasarkan gambaran alokasi anggaran di atas, dicurigai adanya upaya mengelabui publik agar anggaran DPRD dan gubernur tidak disorot publik karena seakan-akan terjadi penurunan,” demikian dikatakan Laode Ida, penanggung jawab FITRA, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (12/12) sore.

Padahal, lanjut Laode, berdasarkan temuan FITRA dalam dokumen RAPBD 2004, terjadi penyisipan anggaran pada unit kerja lain. Misalnya, kata dia, anggaran gubernur sebagian disisipkan pada pos belanja DPRD, khususnya pos gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakilnya sebesar Rp 3,27 miliar pada unit kerja DPRD, nomor rekening 2.2.01.02.

Ditambahkan Laode, hal yang tidak rasional juga terjadi pada peningkatan anggaran Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Di dalam Nota Keuangan pemerintah DKI tahun 2004, salah satu kenaikan belanja RAPBD 2004 adalah karena terjadi kenaikan anggaran untuk PPMK dari Rp 500 juta menjadi Rp 750 juta setiap kelurahan.

Dia menilai peningkatan anggaran tersebut tidak didasari pertimbangan rasional. Alasannya, jumlah anggota masyarakat yang membutuhkan dana PPMK tidak sama di setiap kelurahan. “Seharusnya jumlah anggaran yang dialokasikan tiap kelurahan juga berbeda,” tambahnya.

Lebih lanjut Laode menyatakan, berdasarkan pantauan pihaknya sejak tanggal 1-5 Desember 2003, proses penyusunan Repetada, nota keuangan negara dilaksanakan secara tertutup. “Hal ini menyalahi prinsip pengelolaan anggaran yang tansparan,” katanya.

Atas dasar hal tersebut, pihaknya mendesak DPRD dan pemda DKI yang saat ini tengah menggodok RAPBD itu, agar memberikan klarifikasi kepada publik atas temuan hal itu. Selain itu, sebelum mengesahkan rancangan anggaran tersebut, DPRD harus memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan uji publik.

Sementara itu, anggota DPRD dari komisi C FTNI/Polri, Subali menyatakan, sebetulnya pembahasan rancangan anggaran tersebut telah sesuai dengan landasan hukum yang ada, yakni UU No. 17 tahun 2003, Kep.Mendagri No.29 tahun 2002, Perda No.8 tahun 2001. Kendati demikian dia mengakui adanya peningkatan anggaran di pos belanja sekretariat dewan. "Bbelanja Gubernur terkesan mengecil, padahal sebenarnya posnya di pindah,” katanya.

Danto - Tempo News Room