Jakarta

"DKI akan Lobi Bekasi Habis-habisan"
10 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DKI Jakarta Achmad Heryawan mengungkapkan dalam dua-tiga hari lagi akan ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi mengenai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang.

“DKI pasti akan lobi Bekasi habis-habisan mengenai MoU,” ujarnya saat dihubungi lewat telepone, Kamis (11/12) sore.

Menurut Achmad, jika MoU tidak diperpanjang akan mengakibatkan malapetaka yang besar bagi DKI. “Mau dibuang ke mana sampah yang begitu banyak,” tambahnya.

Dia juga mengatakan idealnya Pemprov DKI harus sudah memiliki alternatif lain sebelum MoU ini berakhir. Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bojong maupun stasiun peralihan antara (SPA) Sunter yang dimaksudkan sebagai lokasi pengganti TPA Bantar Gebang, hingga sekarang masih belum ada kepastian.

Menurut Achmad, alternatif terbaik adalah TPA Bantar Gebang yang terletak di Kodya Bekasi ini diperpanjang. Namun dia mengharapkan supaya Pemkot Bekasi tegas dalam perjanjian ini.

“Bekasi harus minta perpanjangan setahun saja. Tahun depannya jangan mau lagi, supaya Pemda DKI serius menangani masalah sampah ini,” tambah Achmad.

Partai Keadilan memutuskan untuk menyetujui perpanjangan TPA Bantar Gebang dengan syarat Pemprov DKI Jakarta harus memberikan kompensasi kepada masyarakat sekitar TPA. “Karena sampah itu kan sangat bau dan bisa mengganggu kesehatan mereka,” ujarnya.

Kompensasi tersebut berupa pendirian Puskesmas, saluran air bersih, dan subsidi perekonomian. “MoU harus menyangkut kompensasi sekian miliar untuk masyarakat sekitar,” tambahnya.

Setelah dana dari Pemprov DKI diserahkan ke Bekasi, Pemkot Bekasi dituntut memberdayakan uang tersebut hanya untuk kepentingan rakyat. “Dana harus sampai ke masyarakat, jangan disalahgunakan,” ujarnya.

Kepala Biro Humas DKI Muchayat mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta memang telah memiliki kebijakan untuk penyelesaian sampah ini. Namun ia enggan mengungkapkan kebijakan tersebut. “Alternatif sudah ada, kita lihat saja nanti,“ ujarnya.

Menurut dia, masalah Bantar Gebang ini adalah kewenangan Pemkot Bekasi. “Sudah kita siapkan. Apapun harus kita lakukan untuk penyelesaian masalah sampah ini,” tambahnya.

Indikasi akan adanya perpanjangan perjanjian terkait Bantar Gebang ini terlihat dari dimasukkannya anggaran tentang Bantar Gebang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan RAPBD, untuk pembangunan TPA Bantar Gebang dialokasikan dana sejumlah Rp 2,9 miliar. Untuk pemeliharaan TPA Bantar Gebang sebesar Rp 17,6 miliar, dan untuk netralisasi air sampah dengan bahan kimia dialokasikan dana sebesar Rp 2 miliar.

Mawar Kusuma - Tempo News Room