Jakarta

Pengamanan Pelabuhan Tanjung Priok Dinilai Semrawut
04 Desember 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Terungkapnya lalu lintas penyelundupan pasir timah melalui pelabuhan Tanjung Priok yang beberapa waktu lalu berhasil digagalkan TNI Angkatan laut mengindikasikan lemahnya manajemen pengamanannya. Pangkalan Utama TNI AL, yang beberapa kali melakukan pengintaian terhadap aksi penyelundupan pasir timah dari Bangka-Belitung yang akan di kirim ke Singapura, melalui pelabuhan ini, berlangsung secara rutin

Menurut Asisten Intelijen Lantamal II, Letnan Kolonel (Mar) Widad Prasojo Aji, aksi semacam itu berlangsung sebulan dua kali. Namun pihaknya heran aksi penyelundupan dengan mengerahkan truk-truk besar tidak bisa tercium oleh satuan fungsi pengawas yang bekerja di pelabuhan tersebut. Pihaknya menduga hal itu terjadi karena tidak berjalannya fungsi satuan-satuan pengamanan yang ada di pelabuhan tersebut.

Sekertaris PT Pelindo II, Sudjarwo yang dikonfirmasi masalah manajemen pengaman di pelabuhan tersebut, membenarkan hingga saat ini pihaknya mengeluhkan maslaha pengaman dipelabuhan yang dinilai masih tumpang tindih. "Banyak yang mengawasi tapi kecurian maupun penyelundupan jalan terus," ujar Sudjarwo dihubungi di kantornya, Kamis (4/12).

Menurutnya, pengamanan di Tanjung Priok saat ini terlalu banyak pihak yang campur tangan. Pengamanan di lokasi itu saat ini melibatkan banyak satuan mulai dari Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP), Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) yang berdiri dibawah Departemen Perhubungan Laut, Satpam masing-masing perusahan yang ada di areal pelabuhan. Lalu ada Angkatan Laut dan Satwal. Belum lagi pengawasan lainnya seperti dari pihak karantina pertanian, karantina kesehatan imigrasi dan dan bea cukai.

Sudjarwo menilai, fungsi-fungsi ini seperti berjalan sendiri-sendiri. Namun diakui Sudjarwo banyaknya pengamanan tidak membuat pelabuhan menjadi lebih aman. ?Saat ada komplain dari pengguna jasa masing-masing fungsi tersebut saling lempar tanggung jawab,? ujar Sudjarwo, yang juga mengungkapkan karena kondisi itu akhirnya banyak perusahan yang kemudian menyewa pengawal liar untuk pengamanan transportasi barang-barangnya.

Ia juga mengatakan selama ini pengguna jasa pelabuhan juga seperti barang arisan menjadi obyek pungutan masing-masing fungsi satuan. "Setiap melewati pemeriksaan, mereka kadang juga tidak begitu saja diperiksa. Harus mengeluarkan uang setiap kegiatan pemeriksaan itu. Dana tersebut tidak ditanggung sopir truk yang memuat barang tersebut, tetapi dibebankan kepada majikan atau pemilik barang," ujarnya.

Sebagai misal Sudjarwo menunjuk pos Satwal yang berada di pintu keluar pelabuhan. Mereka saat ini memungut Rp 1.000 untuk setiap truk yang lewat. Padahal, setiap hari di pelabuhan itu truk yang lewat mencapai 5-7 ribu truk. Uang tersebut menurutnya hingga saat ini tidak jelas kemana larinya. Namun Sudjarwo mengaku meski PT Pelindo diibaratkan sebagai pemilik rumah, pihaknya merasa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Ramidi - Tempo News Room