Bekasi

Warga Tuntut Pemilihan Bupati Bekasi Diusut
06 November 2003

TEMPO Interaktif, Bekasi:Puluhan warga Bekasi menuntut agar kejaksaan berani mengusut adanya dugaan praktek politik uang (money politic) dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Bekasi periode 2003-2008.

"Kami sangat mendorong kalau pihak kejaksaan bersedia melakukan penyelidikan terhadap pilkada yang diduga kuat telah terjadi praktek politik uang," kata Koordinator Faksi Masyarakat Bekasi (FMB) Muftada, dalam aksi demonstrasinya di Gedung DPRD Kabupaten, Kamis (6/11).

FMB juga menuntut hasil pemilihan Bupati yang dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten di Desa Sukamahi dibatalkan. Alasan pembatalan itu karena anggota Dewan dinilai telah memperjualbelikan kepercayaan masyarakat Bekasi.

Aksi demo berlangsung sekitar dua jam di depan Gedung DPRD Kabupaten Jalan Juanda dan sempat mengundang perhatian banyak orang. Para pendemo juga sempat membentangkan spanduk raksasa sepanjang 100 meter berwarna hitam.

Dalam spanduk tersebut, tertulis kata-kata yang mengecam sikap DPRD Kabupaten yang dinilai telah bertindak serakah sehingga tidak dapat memilih bupati untuk memimpin Bekasi ke depan.

Para demonstran juga menuduh anggota Dewan hanya mementingkan diri sendiri dan tidak pernah mau memikirkan nasib rakyat. "Mereka sepertinya telah kehilangan hati nurani," ujar Muftada.

Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa membawa pula satu buah keranda mayat sebagai tanda telah matinya demokrasi di Bekasi yang diisi dengan mayat-mayatan yang dibungkus kain kafan layaknya seorang anak yang sudah meninggal dan akan dikuburkan.

Hingga unjuk rasa berakhir, tidak satu pun anggota DPRD kabupaten yang tampak, kecuali hanya para staf Sekretaris Dewan. Akhirnya para pengunjuk rasa tersebut membubarkan diri sektiar pukul 12.30 WIB.

Ketua LSM Bekasi Madani, M Hidayat, mengatakan mendukung tuntutan warga masyarakat agar kejaksaan mengusut terjadinya dugaan politik uang dalam proses pilkada bupati. "Sangat mendukung upaya itu," ujarnya.

Sehari sebelumnya, Wakil Ketua DPC PDIP Sarifudin dalam keterangan persnya mengungkapkan bahwa pilkada sebaiknya dibatalkan saja. Pasalnya, dalam rangkaian kegiatannya telah terjadi praktek politik uang.

Hal itu terlihat dengan bertemunya sembilan anggota PDIP dengan Saleh Manaf yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak pada saat pemilihan suara bupati, Senin (3/11) lalu.

Siswanto - Tempo News Room