TEMPO Interaktif, Jakarta: “Pemda DKI bersorak Bojong menjerit.” Kalimat tersebut tertulis pada spanduk yang diusung ratusan warga Bojong, Kabupaten Bogor yang Rabu (30/7) berunjuk rasa di kantor DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Selain itu ada pula spanduk bertuliskan “Kami warga peduli lingkungan Desa Bojong, dengan tegas menolak adanya TPA sampah,” dan “Pemda DKI jangan buang sampah ke tempat gua dong.”
Setelah menggelar orasi, akhirnya 13 perwakilan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Warga Bojong diterima anggota DPRD. Lilis, seorang warga Bojong menjelaskan lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) sampah bagi warga Jakarta itu berada dekat lingkungan sekolah. Selain itu, warga mengkhawatirkan sampah akan menimbulkan penyakit dan bau yang tak sedap. “Kami sudah menderita, jangan ditambah lagi dengan ini,” ujarnya.
Warga lain yang mengaku bernama Boni, mengatakan disekitar lokasi TPA yang direncanakan, terdapat bekas galian pasir yang dalamnya mencapai 30 meter. Selama ini airnya dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk minum, mandi dan sebagainya. “Saat ini saja air dikubangan sudah bau. Kalau ditaruh sampah tambah parah lagi,” katanya.
Boni mengatakan, demonstrasi ini merupakan kesadaran warga yang tinggal di sekitar TPA, yakni kampung Rawa Jeler, Sukahati, Bojong, Kipeucang dan Singajaya. “Ini kesadaraan kami sendiri, tidak ada yang menyuruh,” jelasnya. Memang sebelumnya ada tuduhan unjuk rasa itu didalangi provokator.
Menurut Triasa, warga Bojong tersinggung dengan perkataan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Slamet Limbong yang mengatakan warga sekitar lokasi TPA adalah liar. “Kalau dicek memang sebagian tidak punya IMB, tapi mereka menempati rumah itu turun-temurun,” jelasnya. Triasa mengatakan, tokoh masyarakat Bojong mengaku menyerah menangani warganya untuk tidak bertindak anarkhis dalam aksi menolak TPA.
Ketua Komisi D DPRD Koeswadi Soesilo Hardjo mengatakan TPA Bojong merupakan keputusan bersama antara Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Nantinya, kata dia, TPA itu tidak hanya digunakan untuk membuang sampah warga DKI Jakarta. “Termasuk sampah dari Bogor dibuang ke situ,” jelasnya.
Koeswadi menilai, jika DKI memutuskan menggunakan suatu lahan, maka itu bukan keputusan sembrono. Koeswadi yakin ada kontribusi yang akan diberikan DKI kepada pemerintah setempat. “Kontribusi itu bisa saja dalam bentuk perbaikan jalan, lagi pula Pemda Bogor sudah setuju kok,” katanya.
Komisi D menampung semua keluhan masyarakat dan berjanji akan menyampaikan hal in kepada pemerintah DKI Jakarta. Warga Bojong tidak puas dengan jawaban tersebut, mereka mengharapkan DPRD DKI menghentikan proyek itu. Mereka kemudian meninggalkan gedug Dewan dengan naik 10 bus.
(Dewi Retno Suryani—Tempo News Room)
