Metro

Sutiyoso Pertanyakan Alasan Pemerintah Pusat Soal Kemayoran dan Gelora Bung Karno
14 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah DKI Jakarta merasa bingung dengan keberatan pemerintah pusat untuk melepas Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Kedua aset tersebut selama ini dianggap milik pemerintah pusat. “Kalau alasan kengototan itu masuk akal baru saya mengerti. Kalau tidak, saya desak terus, kenapa susah melepas aset tersebut,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/4).
Sutiyoso hanya meminta pemerintah pusat menggunakan hati nuraninya dalam masalah aset ini. Menurut dia, pemerintah mengajarkan warga negaranya untuk taat pada undang-undang. Tetapi, kata dia, pemerintah pusat sendiri malah tidak melaksanakan undang-undang yang mereka buat sendiri.

Menurut Sutiyoso ibukota propinsi DKI Jakarta berbeda dengan ibukota propinsi lain seperti Semarang atau Surabaya. Karena, kata dia, pemerintah DKI Jakarta bertugas mengakomodasi kepentingan nasional juga. “Semua juga tahu, kaya’ gitu kan nggak usah diajarin Memang kalau Gelora Bung Karno dikelola Pemda, atlet nasional tidak bisa berlatih disitu?” kata dia.

Seperti diketahui pemerintah DKI Jakarta sudah lama menginginkan agar pengelolaan Gelora Bung Karno dan Kemayoran diserahkan kepada pemerintah daerah. Alasannya, sesuai UU No. 34/ 2000 yang mengatur tentang DKI Jakarta, pengelolaan kedua aset ini ditangani pemerintah propinsi. Namun, pemerintah pusat enggan melepas kedua aset ini dengan alasan aset ini merupakan aset nasional yang pengelolaannya di bawah Sekretariat Negara.

Dewi Retno-Tempo News Room