Metro

Pemerintah DKI Siapkan Rp 75 Miliar untuk Orang Miskin
10 April 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah DKI Jakarta sudah menyiapkan dana sebesar Rp 75 miliar untuk jatah orang miskin di ibukota. “Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp. 19,5 miliar, sisanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, A. Chalik Masulili di Balai Kota DKI, Kamis (10/4).
Masulili menjelaskan, data orang miskin yang ada di Jakarta saat ini akan segera diperbaiki. Sebab, ada perbedaan kriteria orang miskin antara data Badan Pusat Statistik dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. “Supaya konsisten, ada instruksi Gubernur, untuk data orang miskin kita pakai data BPS,” ujarnya.

Tetapi kenyataannya, kata dia, ada orang miskin yang belum terdeteksi atau masuk dalam data BPS. Sehingga, akan dilakukan kembali pembaharuan data bersama dengan BPS, BKKBN, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan. “Supaya betul-betul bisa dapat data orang miskin yang benar,” kata dia menjelaskan alasan kerjasama ini.

Bagi Dinas Kesehatan, kata dia, semua orang miskin akan dilayani, baik yang terdata ataupun tidak terdata di BPS. Kalau yang terdata di BPS, lanjut dia, akan diberikan kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Untuk orang miskin yang masuk dalam data BPS tersedia dana sebesar Rp 39 miliar dalam bentuk manage health care atau asuransi.

Sedangkan orang miskin yang tidak terdata dalam BPS, menurutnya, masih bisa berobat gratis. Tetapi, kata dia, dengan membawa surat keterangan dari kelurahan tempat mereka tinggal. “Mereka harus pakai KTP DKI. Kalau tidak punya, ke Dinas Sosial biar ada pembinaan. Dipulangkan atau bagaimanalah,” kata dia.

Masulili menjelaskan, sistem ini masih diuji cobakan selama tiga tahun. Nantinya, kata dia akan diamati secara akademis oleh tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selain itu dia juga meminta lembaga independen seperti YLKI, wartawan untuk mengawasi penggunaan dana ini. “Saya minta akuntan publik untuk mengawasi jalannya keuangan. Ini uang orang miskin,” paparnya.

Dewi Retno-Tempo News Room