Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Iptek  
  Internasional  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Metro

Jaringan Rakyat Miskin Kota Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga
06 Januari 2003

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 200 warga yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota se-Jabotabek berunjuk rasa di depan Depatemen Keuangan, Jakarta, Senin (6/1). Pengunjuk rasa yang terdiri dari ibu rumah tangga dan pedagang kaki lima itu mengkritik kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM, listrik, dan telepon. Menurut mereka, keputusan pemerintah itu merupakan kebijakan ”bom waktu” yang sangat berbahaya.

Dalam aksi yang hanya berlangsung selama lima menit ini pengunjuk rasa menyerahkan hadiah untuk Menteri Keuangan berupa sebuah karung bertuliskan: ”Turunkan Harga Untuk Rakyat”. Karung yang diisi sedemikian rupa dan diikat dengan bandana berwarna jingga ini diserahkan pada perwakilan Departemen Keuangan dari biro hukum. ”Harap langsung diberikan kepada pak menteri. Jangan dibuang, jangan dibakar,”seru para pengunjuk rasa bersahut-sahutan.

Seusai memberikan hadiah itu, pengunjuk rasa beranjak pulang. Sebelumnya, mereka juga berunjuk rasa di Kantor Menkokesra Jalan Merdeka Barat dan Kantor Meneg BUMN di Lapangan Banteng Jakarta. Dalam selebarannya Jaringan Rakyat Miskin Kota menuntut kebijakan yang melindungi kegiatan ekonomi dan pemukiman informal. Menurut LSM ini kebijakan pemerintah di satu sisi sangat memberatkan, sedangkan di sisi lain kegiatan ekonomi khususnya di sektor informal kerap mengalami kekerasan.

“Pemda melarang sektor informal yang menjadi tumpuan hidup rakyat miskin, kegitan ekonomi dan pemukiman informal rakyat miskin digusur, pelakunya ditangkap dan dikejar-kejar layaknya kriminal,” tulis jaringan ini dalam selebarannya.

Karena itu mereka menuntut pemerintah menghentikan penggusuran, penggarukan dan penangkapan pelaku kegiatan sektor informal, menghentikan penggusuran pemukiman kumuh rakyat miskin, serta menggunakan dana kompensasi sosial sebesar Rp. 4 triliun untuk program yang konkrit sehingga tidak lagi salah sasaran atau gagal mencapai tujuan dan bebas dari korupsi. (Dara Meutia Uning- Tempo News Room)

Kirim Komentar   | Baca Komentar

 

 

dibuat oleh danendro : Radja
Berita Terkait

 
Berita jakarta Lainnya

Direksi Prudential Akan Diadukan Ke Polisi
(Rabu, 28/04/2004 | 21:53 WIB)
Warga SLTPN 56 Tetap Bertahan
(Rabu, 28/04/2004 | 19:40 WIB)
Pemda DKI Jakarta Laporkan Nurlaila ke Polisi
(Rabu, 28/04/2004 | 17:56 WIB)
RSCM Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
(Rabu, 28/04/2004 | 14:19 WIB)
Danareksa Minta Hacker KPU Selesaikan Kontrak Kerja
(Selasa, 27/04/2004 | 19:35 WIB)
Ratusan Pedagang Pasar Baru Bekasi Bingung
(Selasa, 27/04/2004 | 17:12 WIB)
Joki Three in One Modus Baru Kejahatan
(Selasa, 27/04/2004 | 17:01 WIB)
90 Persen PDAM ‘Sakit’ Akan Diprivatisasi
(Selasa, 27/04/2004 | 16:18 WIB)
500 Karyawan Prudential Unjuk Rasa di PN Pusat
(Selasa, 27/04/2004 | 15:40 WIB)
Berkas Pemalsuan KTP Gunawan Dilimpahkan
(Selasa, 27/04/2004 | 15:12 WIB)

Index Berita





 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data