Referensi Selengkapnya
•Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 >
•PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah >
•PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah >
•UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah >