Pertukaran Obligasi Akan Menurunkan Kepercayaan
Senin, 25 Juli 2005 | 15:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rencana pemerintah menukar surat utang negara yang tak laku dengan obligasi jangka panjang mendapat tentangan. Menurut anggota Komisi Keuangan DPR Dradjad Wibowo langkah pemerintah itu akan membuat kepercayaan investor dan masyarakat turun.

"Sekarang pasar berharap pembelian balik, bukan penukaran," kata dia dalam diskusi ekonomi yang digelar para ekonom yang tegabung dalam Tim Indonesia Bangkit di Jakarta, Senin (25/7).

Menurut Dradjad untuk menggairahkan kembali pasar obligasi saat ini, hal yang harus ditempuh pemerintah adalah membeli kembali obligasi-obligasi itu agar investor mempunya dana tunai sehingga bisa berinvestasi di instrumen lain. Penukaran obligasi, kata dia, hanya akan menyebabkan masyarakat jenuh berinvestasi di surat utang negara.

Ia memperkirakan para pemegang obligasi tak akan mau menukarkan obligasi yang dipegangnya dengan jangka yang lebih lama. Dradjad bahka menyamakan kondisi keuangan pemerintah sekarang dengan Argentina pada 2002. Pada waktu itu, pemerintah Argentina membekukan dana-dana masyarakat yang ada di bank karena tak mampu membayar dan melunasi utang-utangnya.

Pemerintah berencana menukar obligasi yang akan jatuh tempo 2006-2010 dengan obligasi yang berjangka lebih panjang hingga 2020 pada Agustus nanti. Upaya ini dilakukan untuk memangkas beban utang pada jangka waktu itu dan memindahkannya ke tahun 2011-2020.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia Nasution mengatakan pemerintah sebenarnya ingin membeli obligasi negara kembali dalam jumlah lebih banyak--tidak cuma Rp 1,147 triliun seperti dalam lelang kemarin. Namun, anggaran yang tersedia hanya Rp 1,164 triliun di tengah membludaknya tawaran penjualan obligasi hingga Rp 24,5 triliun. "Kami tak ingin disebut melanggar undang-undang (dengan menambah obligasi yang dibeli)," kata dia.

Menurut Dradjad, penukaran obligasi tak beda dengan "menutup lubang dengan menggali lubang baru". Langkah tepat yang dilakukan pemerintah, kata Dradjad, seharusnya menukar saham-saham perusahaan negara dengan proyek pembangunan seperti jalan tol. "Ini bisa mengurangi pokok obligasi tanpa keluar uang tunai," kata dia.

Suryani Ika Sari