Pemerintah Akan Bayar Rp 2 Triliun ke KAI
Rabu, 20 Juli 2005 | 17:12 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan membayarkan total dana kompensasi kepada seluruh karyawan PT Kereta Api Indonesia senilai Rp 2 triliun. "Itu memang hak mereka, harus dibayarkan," kata Menteri Perhubungan Hatta Radjasa di kantor presiden, Rabu (20/7).

Ia menjelaskan, dana tersebut akan digunakan sebagai pembayaran kompensasi kepada pegawai terkait perubahan status pegawai negeri sipil ketika perusahaan berubah dari perusahaan jawatan menjadi perusahaan umum.

Kemudian untuk pembayaran uang pensiun para karyawan. Sedangkan sisanya akan dibayarkan kepada para karyawan selama 20 tahun. "Ini sudah diputuskan dalam rapat interdepartemen dan diketahui oleh Presiden," tuturnya.

Hatta mengaku telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan Jusuf Anwar untuk merealisasikan pembayaran itu. Namun hingga sekarang belum ada jawaban. Saat ditanya apakah pemerintah memiliki dana yang cukup, Menteri Hatta meminta hal itu ditanyakan ke menteri Keuangan.

Soal pemisahan jalur Jakarta, Bogor, Bekasi dan Tangerang dari PT KAI, ia mengatakan sebuah perusahaan asal Korea Selatan bernama Sam An telah rampung melakukan uji tuntas. "Perusahaan itu bersedia untuk menginvestasikan dana sekitar US$ 270 juta (sekitar Rp 2,7 triliun)," kata dia.

Tapi ia mengungkapkan belum tahu siapa yang akan menjadi investor nantinya. Sebab pemisahan itu akan ditangani oleh menteri negara BUMN. Kerja sama ini, kata dia, nantinya bersifat kerja sama operasi. Artinya, saham anak perusahaan nantinya masih dikuasai mayoritas oleh PT KAI.

"Investor asing akan diijinkan menguasai saham mayoritas jika sudah perundangannya," kata dia.

Soal pajak pertambahan nilai untuk perusahaan pelayaran asing, ia mengatakan telah meminta menteri Keuangan untuk menunda pelaksanaannya. Ini karena, pemerintah masih sibuk menghapus pungutan liar di pelabuhan.

Soal pengadaan bus Damri, ia mengatakan pemerintah memang membatalkan konversi utang dengan Inggris. Untuk itu meminta Damri untuk mencari skema lainnya, misalnya pengadaan bus oleh Nissan di dalam negeri lewat kerja sama operasi.

Budiriza