Bulog Minta Tambahan Anggaran Rp 1,5 Triliun
Senin, 18 Juli 2005 | 13:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Poespoyo meminta tambahan anggaran dalam APBN Perubahan 2005 sebesar Rp 1,5 triliun. "Ada lima sasaran yang ingin dicapai lewat permintaan tambahan ini," ujar dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Pangan DPR, Senin (18/7).

Sasaran pertama, kata Widjanarko, untuk memenuhi tagihan Bulog kepada Departemen Keuangan 2001-2004 sebesar Rp 852 miliar. Dana ini digunakan untuk menyalurkan beras kepada masyarakat miskin (raskin), bencana alam dan kekeringan melalui Departemen Sosial, operasi pasar, penyaluran beras kepada TNI, dan perawatan beras di gudang.

Kedua, untuk menyesuaikan subsidi raskin 2005 sebesar Rp 285 miliar. Semula, kata dia, pagu raskin tahun anggaran 2005 adalah Rp 4,682 triliun. Namun karena harga raskin naik dari Rp 2.350 per kilogram menjadi Rp 2.494 per kilogram, pagu raskin untuk 2005 menjadi Rp 4,968 triliun. Jumlah beras raskin 1,992 juta ton.

Ketiga, menurut perhitungan Bulog, dalam program imbal beli pesawat dan helikopter asal Rusia sejak Desember 2003 sampai akhir Januari 2005 Departemen Keuangan harus membayar sebesar Rp 130 miliar. Dana sejumlah itu meliputi perhitungan selisih kurs, biaya bank, dan bunga bank.

“Imbal beli pesawat dan helikopter ini dana awalnya dari Bank Bukopin dan prosesnya (pembayaran) belum diselesaikan oleh Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan," jelas Widjanarko.

Keempat, adalah kebutuhan untuk menyelesaikan hak kepegawaian dalam pengalihan status kelembagaan Bulog dari lembaga pemerintah nondepartemen menjadi perusahaan umum sebesar Rp 105 miliar.

"Dana ini akan digunakan untuk menaikkan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan golongan, jaminan hari tua dan tunjangan hari tua," ujarnya.

Kelima, adalah untuk mengembangkan sistem sarana teknologi informasi dan sistem jaringan logistik antara pusat dan daerah Perum Bulog sebesar Rp 132 miliar.

rini kustiani

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Widjanarko Puspoyo di DPR Beras >>selengkapnya ::