Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Indonesia Belum Memiliki Dokumen Kebijakan Kelautan
Kamis, 14 Juli 2005 | 12:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengatakan sejak merdeka sampai saat ini Indonesia belum memiliki dokumen kebijakan kelautan nasional.

"Sudah hampir 60 tahun kita merdeka, tapi kita belum punya itu (dokumen kebijakan kelautan)," ujar Freddy saat membuka lokakarya "Menuju Osean Summit 2005" di Jakarta, Kamis (14/7).

Karena tidak memiliki dokumen kebijakan kelautan tersebut, akibatnya belum ada arah yang jelas dalam pembangunan kelautan. "Oleh karenanya yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah kebijakan yang komprehensif dan integratif," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Informasi dan Pelayanan Masyarakat Departemen Kelautan dan Perikanan Aji Soelarso mengatakan rancangan kebijakan kelautan yang dirumuskan dalam lokakarya ini akan menjadi konsep awal dalam pertemuan Osean Summit pada Oktober 2005 mendatang yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Maritim Indonesia.

"Hasil dari Osean Summit ini akan menjadi acuan nasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan," ujarnya.

rini kustiani

Dari Arsip Majalah TEMPO
Para Pendulang di Laut Jawa | 13 Desember 2004
Menggasak Pasir Pesisir  | 17 November 2003
Mendulang Rupiah dari Pulau-Pulau Kosong  | 22 September 2003
Diterkam Pukat Harimau  | 11 November 2002
Mengeruk Laut Menantang Langit  | 21 Oktober 2002
Antara Izin Dan Asap Dapur | 18 November 1978
Nasib Nelayan Lamalera | 18 November 1978
'Bulog Ikan' Darus | 12 Agustus 1978
Masuk Parlemen Inggris  | 13 Mei 1978
Nelayan Adalah Ikan | 24 Juni 1972
>>selengkapnya ::


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Muat 16 ribu Kerang Mutiara, MV Alberta Ditangkap
DKP Alihkan Tambak Udang Windu Tradisional ke Vaname
DPR Persoalkan Staf Khusus Menteri Freddy
Kepastian Pembukaan Larangan Ekspor Ikan Tuna September
Pemerintah Siapkan Rp 72 Miliar untuk Bangun Rumah di Aceh
Departemen Kelautan dan Perikanan Gelar Paparan Kerja
Pemerintah Hentikan Sementara Impor Kapal Ikan Eks Taiwan
Menteri Kelautan dan Perikanan mencanangkan Pemberdayaan dan Pelayaran Terpadu Masyarakat Pesisir
Relokasi Nelayan 2005 Butuh Dana Rp 40 Miliar
Mataram Jadi Pusat Mutiara Internasional
> selengkapnya...


Referensi

Kepres RI No. 59 Thn.2003 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Di Lingkungan Lembaga Tertinggi / tinggi Negara

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Empat Korban Minuman Keras Masih dirawat, Tiga lainnya Tewas
Menteri Keuangan Kembali Bekukan Izin Kantor Akuntan Publik
Langit Jakarta Cerah Berawan
Lalu Lintas Jalan Protokol dan Tol di Jakarta Lancar
Lukman Edy Pesimistis Islah dengan Gus Dur Terwujud

<< July,2005>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data