Pemerintah Akan Minta RRT Tolak Kayu Ilegal
Kamis, 30 Juni 2005 | 16:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan meminta kepada pemerintah Republik Rakyat Tiongkok agar tidak membeli kayu yang terbukti ilegal dari Indonesia. Menurut Menteri Perekonomian Aburizal Bakrie, permintaan ini akan disampaikan dalam kunjungan presiden ke negara komunis itu pertengahan Juli nanti.

"Pemerintah Indonesia juga akan mengutamakan pembenahan internal soal ini," kata Aburizal kepada pers seusai bersama Menteri Perdagangan Marie Pangestu dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (30/6).

Soal perundingan dengan Exxon terkait pengelolaan lapangan minyak Cepu Bojonegoro Jawa Tengah, menurut dia, penyusunan kesepakatan akan rampung dalam 90 hari. Hal ini akan dilaporkan ke menteri negara BUMN, dan menteri ESDM.

Ia mempersilahkan jika ada kontraktor asing lainnya yang ingin menggunakan pola bagi hasil dengan kisaran 6,75--13,5 persen. Pola ini menggunakan dasar pergerakan harga dasar minyak mentah dunia.

Soal harga minyak mentah yang terus naik, Aburizal optimis tidak mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurutnya, valuta asing yang masuk masih lebih besar daripada yang keluar. Pendapatan minyak juga masih lebih baik dalam kondisi ini. Budiriza

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Aburizal Bakrie Sofjan Wanandi dan Aburizal Bakrie >>selengkapnya ::