Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Target Infrastructure Summit Dinilai Tak Realistis
Rabu, 22 Juni 2005 | 18:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Indonesia Bangkit menilai target Infrastructure Summit sangat tidak realistis. Buktinya, hampir enam bulan setelah Summit dilaksanakan tidak satupun proyek infrastruktur yang berhasil diwujudkan.

Anggota Tim Iman Sugema mencontohkan, salah satu proyek yang tidak realistis adalah rencana membangun jalan tol sepanjang 1.700 kilometer mulai dari 2005 sampai 2009.

“Padahal hingga kini pemerintah hanya berhasil membangun sepanjang 9,25 kilometer per tahun,” ungkap dia dalam sebuah diskusi di Jakarta Media Centre, Rabu (22/6).

Kelemahan Summit tersebut semakin kentara dengan tidak adanya proyek yang memiliki dokumen spesifikasi. Faktanya 77 persen proyek yang ditawarkan belum memiliki dokumen tender dan lebih dari 70 persen proyek belum memiliki studi kelayakan.

“Proyek infrastruktur bukan hanya pemberian konsesi, yang penting adalah kesepakatan jangka waktu realisasi proyek,“ tukasnya.

Anggota Tim yang lain Fadhil Hasan menuturkan, pemerintah seharusnya fokus pada proyek-proyek yang dapat direalisasikan pada 2005. “Pemerintah harus menghindari proyek infrastruktur yang pembangunannya lama, sehingga tidak ada kesan proyek itu hanya penawaran konsesi,“ ujar dia.

Dia menilai pengambilalihan koordinasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Menko Perekonomian dengan membentuk tim baru yang terdiri dari beberapa menteri, gubernur Bank Indonesia dan dirut bank BUMN akan mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan.

Pasalnya, sebagian besar proyek infrastruktur yang ditawarkan banyak diminati perusahaan yang dimiliki oleh anggota Kabinet Indonesia Bersatu. “Proyek ini jangan diserahkan ke panitia yang tidak punya dasar hukum,“ katanya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi Keuangan DPR Dradjad Wibowo. Ia menyayangkan belum terlihatnya kebijakan pemerintah untuk mendorong proyek Infrastructure Summit berjalan.

Bahkan dengan munculnya krisis BBM di beberapa daerah, semakin menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melaksanakan proyek dalam skala besar. “Jangankan untuk target besar seperti Infrastucture Summit, untuk hal rutin seperti BBM saja masih kedodoran,“ kata Dradjad.

Suryani Ika Sari

Dari Arsip Majalah TEMPO
ABRI Sebaiknya ke Barak  | 06 Oktober 1998
Menata Unjuk Rasa  | 06 Oktober 1998
Jadilah Negarawan  | 24 Mei 1999
RUU Migas dan Kedaulatan Bangsa  | 24 Mei 1999
Mereka Asing dengan Para Wakilnya  | 31 Mei 1999
Aturan Baru, Semangat Lama  | 31 Mei 1999
Sang Pemalas, Minggir!  | 11 Maret 2002
Gaji Baru DPR Membidik Pensiun  | 11 Maret 2002
Revisi yang Kebablasan  | 11 Pebruari 2003
Wewenang Besar, Nyali Ditunggu  | 22 Desember 2003
>>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Suasana Sidang Tahunan MPR dan Presiden Abdurrahman Wahid tampak di layar monitor di gedung DPR/MPR, Jakarta tahun 2000 [ TEMPO / Bernard Chaniago; 20000822 ] 
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010506-006 Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan fraksi PDI Perjuangan mengikuti sidang di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010916-004, 20021013-048
Sidang Tahunan MPR 2000
Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

RUU Halal Belum Jadi Prioritas DPR
RUU Perlindungan Saksi dan RUU Ombudsman Jadi Usulan DPR
Hak Angket BBM Kandas
Pemerintah Alokasikan Rp 90 Miliar untuk Jalinteng Sumatera
BPK Akui Pernah Terima Dana dari BUMN
DPR : Target Kerja BPK Jelas, Anggaran Bisa Ditambah
15 Calon Dewan Pengawas RRI Diuji
Agung Optimistis DPR Capai Target
DPR Minta Tim Penilai Akhir Dibubarkan
Agung Laksono Minta Evaluasi Kabinet
> selengkapnya...


Referensi

Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Website

Sekretariat Jenderal DPR RI
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Saham di Bursaa Jepang Sesi Pagi Turun 0,67 Persen
Bush Tuntut Rusia Segera Keluar dari Georgia
Penyerang Kroasia Mulai Berlatih di Persiba
Australia: Indonesia dan Australia Akan Memperoleh Keuntungan dari Perdagangan Bebas
Lidah Bergairah Bonus Sejarah

<< June,2005>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data