|
Target Infrastructure Summit Dinilai Tak Realistis
Rabu, 22 Juni 2005 | 18:46 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Indonesia Bangkit menilai target Infrastructure Summit sangat tidak realistis. Buktinya, hampir enam bulan setelah Summit dilaksanakan tidak satupun proyek infrastruktur yang berhasil diwujudkan.
Anggota Tim Iman Sugema mencontohkan, salah satu proyek yang tidak realistis adalah rencana membangun jalan tol sepanjang 1.700 kilometer mulai dari 2005 sampai 2009.
“Padahal hingga kini pemerintah hanya berhasil membangun sepanjang 9,25 kilometer per tahun,” ungkap dia dalam sebuah diskusi di Jakarta Media Centre, Rabu (22/6).
Kelemahan Summit tersebut semakin kentara dengan tidak adanya proyek yang memiliki dokumen spesifikasi. Faktanya 77 persen proyek yang ditawarkan belum memiliki dokumen tender dan lebih dari 70 persen proyek belum memiliki studi kelayakan.
“Proyek infrastruktur bukan hanya pemberian konsesi, yang penting adalah kesepakatan jangka waktu realisasi proyek,“ tukasnya.
Anggota Tim yang lain Fadhil Hasan menuturkan, pemerintah seharusnya fokus pada proyek-proyek yang dapat direalisasikan pada 2005. “Pemerintah harus menghindari proyek infrastruktur yang pembangunannya lama, sehingga tidak ada kesan proyek itu hanya penawaran konsesi,“ ujar dia.
Dia menilai pengambilalihan koordinasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Menko Perekonomian dengan membentuk tim baru yang terdiri dari beberapa menteri, gubernur Bank Indonesia dan dirut bank BUMN akan mengakibatkan tumpang tindih kebijakan dan konflik kepentingan.
Pasalnya, sebagian besar proyek infrastruktur yang ditawarkan banyak diminati perusahaan yang dimiliki oleh anggota Kabinet Indonesia Bersatu. “Proyek ini jangan diserahkan ke panitia yang tidak punya dasar hukum,“ katanya.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi Keuangan DPR Dradjad Wibowo. Ia menyayangkan belum terlihatnya kebijakan pemerintah untuk mendorong proyek Infrastructure Summit berjalan.
Bahkan dengan munculnya krisis BBM di beberapa daerah, semakin menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melaksanakan proyek dalam skala besar. “Jangankan untuk target besar seperti Infrastucture Summit, untuk hal rutin seperti BBM saja masih kedodoran,“ kata Dradjad.
Suryani Ika Sari
| Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
|
| |
|
|
|
|
![Suasana Sidang Tahunan MPR dan Presiden Abdurrahman Wahid tampak di layar monitor di gedung DPR/MPR, Jakarta tahun 2000 [ TEMPO / Bernard Chaniago; 20000822 ]
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010506-006](/hg/photostock/2005/03/24/s_Ds082217_high_thumb.jpg) |
![Sidang paripurna DPR membahas Memorandum II untuk Presiden Abdurrahman Wahid dengan fraksi PDI Perjuangan mengikuti sidang di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 30 April 2001. [TEMPO/ Bernard Chaniago; Digital Image; 20010515].
<br>
Dimuat majalah TEMPO 20010916-004, 20021013-048](/hg/photostock/2005/01/26/s_BC01043071_high_thumb.jpg) |
|
|
| Sidang Paripurna Pembahasan Memorandum II
|
|
|
|
|
INDEKS BERITA LAINNYA :
|