DPR Bentuk Panitia Kerja BUMN
Kamis, 09 Juni 2005 | 14:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk panitia kerja khusus mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wakil Ketua Komisi VI DPR Ade Komaruddin mengungkapkan, panitia tersebut sudah mulai bekerja. "Dimulai dari diskusi ini," kata Ade kepada Tempo di sela-sela diskusi tentang Kinerja BUMN di Hotel Hilton Jakarta, Rabu (8/6).

Ade memaparkan, pembentukan panitia kerja itu telah disepakati Komisi VI pada masa sidang yang lalu. Saat itu, disepakati dibentuk dua panitia kerja. Pertama, panitia kerja Kebijakan BUMN yang diketuai Khofifah Indar Parawansa. Kedua, panitia kerja Optimalisasi BUMN yang Merugi dan Tidak Maksimal diketuai oleh Ade sendiri.

Langkah pertama yang akan dilakukan, kata Ade, adalah mengidentifikasi BUMN yang merugi, besar kerugiannya, dan faktor-faktor penyebabnya. "Hasilnya akan memberikan masukan atau rekomendasi kepada Menteri BUMN untuk dijalankan."

Ade menjelaskan, ada BUMN yang sudah mendapatkan keuntungan, namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan, penggelembungan harga (mark up), juga banyaknya kepentingan politik dalam tubuh BUMN.

Menurut dia, proses identifikasi ini diharapkan selesai pada masa sidang sekarang. Diperkirakan semuanya akan selesai pada pertengahan Juli mendatang.

Pengamat ekonomi Faisal Basri justru mempertanyakan keberadaan panitia kerja tersebut. Menurut dia, panitia kerja Kebijakan BUMN memang dibutuhkan. Namun panitia kerja Optimalisasi BUMN yang Merugi dan Tidak Maksimal tidak perlu. "Emangnya DPR itu komisaris," ujarnya.
tito sianpar

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development     Kantor PT Petrokimia Gresik

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Hypermarket Harus Seizin Menteri PerdaganganEselon Satu BUMN Dibahas Pekan DepanKalla: Negosiasi Cepu Hak PemerintahKaryawan Telkom Tolak Regulasi Kode AksesCalon Direksi Perhutani di Tangan PresidenKimia Farma Naikkan Harga Jual ProdukMari Khawatir AS Bakal Batasi Tekstil IndonesiaAncaman Bom Pengaruhi Dunia PerdaganganPresiden Minta Perbankan Dukung Usaha KecilDPR Tak Akui Tim Perunding Blok CepuMicrosoft Berniat Dirikan Pusat Riset di IndonesiaBRI Menaikkan Batas Kredit KorporasiPemerintah Tambah Subsidi PupukHasnul Suhaimi Pimpin IndosatPungli Angkutan Darat Tiap Tahun Rp 11 Triliun"BI yang Berwenang Putuskan Kredit Macet"Pemerintah Tambah Pasokan Solar ke PLNTak Ada Diskon Buat 34 Debitor Bank MandiriPemerintah Diminta Tindak Pelanggar Tarif ReferensiDPR Pertimbangkan Tambahan Subsidi PupukGubernur BI: Indonesia Harus Jadi Eksportir MinyakKaji Ulang Baru Tahun DepanPemerintah Tanggung Pajak EksplorasiGubernur BI: Modal Awal LPS Cukup Rp 6 TriliunAsosiasi Warnet Pertanyakan Razia Pembajakan Perangkat Lunak