Data BPS Cenderung di Bawah Perkiraan
Jum'at, 03 Juni 2005 | 19:21 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Staf Khusus Menko Perekonomian M. Ikhsan mengatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) cenderung di bawah perkiraan atau underestimate dan kurang akurat. Hal itu terkait dengan rendahnya anggaran BPS dan lemahnya pengawasan internal.

"Sering kali saat digunakan membuat tabel input-output, data BPS cenderung di bawah perkiraan. Akibatnya, data kurang akurat," kata Ikhsan pada wartawan di Gedung Depkeu, Jum'at (3/6).

Menurutnya, kekurangakuratan data BPS juga berdampak pada perencanaan kebijakan yang kacau, terutama di sektor listrik. Contohnya, BPS mencatat kebutuhan masyarakat atas listrik masih rendah. Namun, kenyataannya tambahan kapasitas PLN selalu habis terpakai. Daftar tunggu PLN juga panjang sekali. "Ini berarti kebutuhan PLN di tingkat bawah masih tinggi. Akibatnya, jika seharusnya kita menyediakan 100 MW, kita hanya sedia 80 MW. Perencanaan jadi tidak bagus karena data acuannya kurang baik," ucapnya.

Ia menyarankan, kinerja BPS diperbaiki melalui memperbaiki anggaran BPS dan memperkuat pengawasan internal. Dalam APBN, setiap kuisioner yang diperiksa hanya dianggarkan Rp 10 per lembar kuesioner. "Pengerjaannya jadi sembarangan," katanya.

Belakangan data BPS kerap diragukan validitasnya. Bermula dari opini ekonom Tim Indonesia Bangkit yang menilai catatan BPS soal angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2005 (year on year) 6,35 persen tidak tepat. Menurut angggota Tim Indonesia Bangkit Dradjat H Wibowo, kinerja ekonomi selama pemerintahan SBY-JK justru melambat.

Terkait hal itu, Kepala BPS Choiril Maksum sempat menyatakan, perbedaan perhitungan atau interpretasi kemungkinan besar disebabkan perbedaan penggunaan tahun dasar sebagai basis analisis. "Saya sudah minta pada staf memeriksanya, terutama soal asumsi tahun dasar yang digunakan. Beda tahun dasar, beda juga hasil perhitungannya. Kami pakai tahun 2000 sebagai tahun dasar," jelasnya, Selasa (1/6).

Choiril menegaskan pihaknya tidak main-main atau memanipulasi data dengan sengaja. Untuk itu, BPS siap dipanggil kapan saja oleh DPR. "Kami juga selalu melaporkan secara resmi setiap hasil perhitungan dan analisa yang kami lakukan kepada semua instansi, dari mulai presiden sampai menteri," katanya. thoso priharnowo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Soedarti Surbakti Soedarti Surbakti >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Wapres: Denda Karaha Bodas Mungkin US$ 100 JutaPemerintah Sambut Cemex yang Ingin Buka Pabrik BaruTarif Referensi Baru Pesawat Berlaku Pekan DepanPemilik Great River Akan setor Rp 55 MiliarSemen Padang Cari Pinjaman BaruPertamina Serukan Penghematan BBMRoes Aryawijaya : Semua Karyawan PLN Terima UangStasiun Televisi Baru MenjamurPemerintah Akan Hapus Piutang MacetRatusan Pengusaha NTB Demo Kantor PajakAgustus, Pasokan Gas ke Muara Karang PenuhPengusaha Tolak RPP Labelisasi Makanan HalalUpah Buruh Indikator Tingkat Kemiskinan di IndonesiaDepartemen Perhubungan Revisi PP No 14BI: Debitor Nakal Berikan Informasi Berbeda ke BankProduk Makanan dan Minuman Kalah Bersaing di EropaDPR Persoalkan Staf Khusus Menteri FreddyPengusaha Cina Akan Investasi US$ 420 JutaPresiden Minta Jepang Gandakan InvestasiPemerintah Jamin Dana Rehabilitasi HutanBank Lampung Terbitkan Obligasi Rp 200 MiliarPemda Sumatra Selatan Akan Jual PesawatPenumpang Angkutan Udara Turun 3,45 PersenProspek Pasar Logam dan Mesin TinggiTingkat Kredit Macet BNI Naik