Wapres: Denda Karaha Bodas Mungkin US$ 100 Juta
Jum'at, 03 Juni 2005 | 18:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:
JAKARTA--Pemerintah memperkirakan pembayaran denda ke Karaha Bodas Company (KBC) sekitar US$ 100 juta, jika kalah dalam kasus sengketa proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Karaha di Garut, Jawa Barat. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, ini bisa terjadi karena pemilik KBC akan diwajibkan untuk membayar denda pajak di Indonesia terlebih dulu. "Pemerintah telah menyiapkan suatu perhitungan pajak," kata Wakil Presiden di kantornya, Jumat (3/6).

Menurut Wapres, proses peradilan saat ini masih terus terjadi di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan penyelesaian kasus ini secara adil.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Mustiko Saleh diminta komentarnya mengaku belum mengetahui perkembangan terakhir kasus Karaha seperti yang diungkapkan Wakil Presiden. Namun, ia gembira atas upaya pemerintah untuk menuntaskan kasus ini. Karena semakin berlarut, semakin lama pula dana pemerintah yang ditahan KBC di rekening milik Pertamina di Amerika Serikat.

Pada prinsipnya, Mustiko berpendapat, kasus Karaha akan selesai jika masalah legalnya sudah selesai. "Pertamina akan bertanya kepada Wakil Presiden atas kemajun kasus ini."

budi riza/syakur

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           M Jusuf Kalla memberi keterangan pers M Jusuf Kalla memberi keterangan pers >>selengkapnya ::