Referensi Selengkapnya •Kronologis Perseteruan Ongko vs BFI Finance > •Profil Miranda Swaray Goeltom > •Profil Burhanuddin Abdullah > •Latar Belakang Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPA) > •Keppres RI No. 17 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum > •Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang > •PP RI No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal > •PP RI No. 11 Tahun 2004 Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Adhi Karya > •PP RI No. 47 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan PenyehatanPerbankan Nasional > •PP RI No. 70 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia > •PP RI No. 68 Tahun 2000 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. BTN Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum > •Kepres RI No. 87 Thn.2003 Tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor Dan Peningkatan Investasi > •PP RI No.57 Thn.2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang > •PP RI No.27 Thn.2003 Tentang Penjualan Sahan Milik Negara RI Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Bank Mandiri > •PP RI No.26 Thn.2003 Tentang Penambahan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Sahan Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Bank Mandiri > •Keppres RI No. 177 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan > •UU RI No.25 Thn.2003 Tentang Perubahan Atas UU No.15 Thn.2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang > •Keppres RI No. 89 Tahun 1999 Tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan > •Keppres RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia ( Indonesian Debt Restructuring Agency ) > •PP RI No. 37 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan > •PP RI No. 34 Tahun 1999 Tentang Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal PT. Bank Lippo Tbk, PT. Bank Internasional Indonesia Tbk, PT. Bank Bali Tbk, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Universal Tbk, PT. Bank Prima Express, PT. Bank Arta Media, d > •PP RI No. 29 Tahun 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum > •PP RI No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank > •PP RI No. 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank > •PP RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional > •PP RI No. 15 Tahun 1999 Tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat di Kompensasikan Sebagai Setoran Saham > •UU No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar > •UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia > •UU No 3/ 2004 tentang Bank Indonesia >
