Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Ekonomi Bisnis

DPR : Target Kerja BPK Jelas, Anggaran Bisa Ditambah
Senin, 30 Mei 2005 | 16:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan target kerja yang akan dicapai lembaga itu pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Dengan begitu, DPR akan leluasa untuk menyetujui atau tidak anggaran yang diajukan BPK.

Menurut anggota Komisi dari Fraksi PDI-P Soekardjo Hardjosoewirjo, secara prinsip menyetujui anggaran yang diajukan BPK. "Tapi dengan pertimbangan anggaran berdasar kinerja, BPK harus memperjelas apa saja target kerja ke depan. Jadi tidak hanya berdasar terjadinya inflasi, BPK minta peningkatan anggaran,"katanya, Senin (30/5) di Jakarta.

Rama Pratama dari Fraksi PKS juga menilai pentingnya parameter yang digunakan BPK dalam bekerja. "Apakah tiap auditor di BPK akan ditingkatkan kualitasnya seperti Khairiansyah? Agar DPR dalam memberikan anggaran tidak seperti menutup sebelah mata tanpa melihat kinerja dari sebuah institusi?"katanya.

Sekretaris Jendral BPK Seno di awal sidang itu menjelaskan BPK membutuhkan anggaran sebesar Rp 438,5 miliar untuk menjalankan pekerjaannya selama tahun 2006. Angka ini naik dari pagu anggaran tahun 2006 yang diminta BPK penuhi yakni Rp 334,9 miliar.

Besaran anggaran ini, menurut Seno, diperlukan untuk membiayai banyaknya pekerjaan BPK dalam audit laporan keuangan pemerintah, pemeriksaan BUMN dan BUMD, pemeriksaan investigasi, serta audit on call yang diminta oleh masyarakat.

BPK juga berencana membangun 5 kantor baru, seperti di Aceh dan Papua. Selain itu, BPK berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya melalui kenaikan gaji dan memperbaiki bangunan tempat bekerja. "Agar tidak seperti yang sekarang, gaji pegawai BPK lebih rendah dari Departemen Keuangan,"ujar Seno.

Atas pertanyaan anggota dewan, Seno mengutarakan bagaimana terbatasnya kemampuan BPK dalam melakukan audit selama ini. "Kami sudah meminta agar BPK dan BPKP dimerger sehingga menambah sumberdaya manusia BPK. Tapi hingga sekarang, belum disetujui oleh BPKP,"ujarnya.

Tentang standar pemeriksaan, menurut Seno, BPK sedang menyusunnya. "Mudah-mudahan dapat mencapai sasaran dan berdasar prinsip berkeadilan,"katanya.

Seno juga memastikan BPK selalu mengusahakan peningkatan kualitas auditornya. "BPK akan menghukum auditor yang terbukti nakal, dalam rekrutmennya BPK juga memilih auditor melalui proses tes, dan BPK juga melakukan pengawasan intern dalam mengevaluasi auditor,"katanya.

Rr. Ariyani

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Protes terhadap APBD DKI Jakarta dengan spanduk rakyat setahun dapat Rp 809, gubernur setahun dapat duit 87 milyar, DPRD setahun dapat duit Rp 978 jt perorang dari APBD, APBD untuk kesejahteraan rakyat di PN Jakarta Pusat, 3/05/01 [Koran TEMPO/ Roy Rubi Protes tukang becak yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Transparasi Anggaran (KOTA) dengan spanduk
Protes Tukang Becak
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

15 Calon Dewan Pengawas RRI Diuji
Agung Optimistis DPR Capai Target
DPR Minta Tim Penilai Akhir Dibubarkan
BPK Akan Audit Semua Bank BUMN
BPK Rombak Tim Auditor KPU
Agung Laksono Minta Evaluasi Kabinet
Aceh Status Tertib Sipil Mulai 18 Mei
DPR-Presiden Bahas Aceh Malam Nanti
Ketua KPU : Pernah Mendengar Samar-samar
Polda Bali Minta Alokasi APBD
> selengkapnya...


Referensi

Tongkat Estafet BPK Terganjal

Pembahasan Penonaktifan Akbar Tanjung di DPR
Latar Belakang Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPA)
Keppres RI No. 3 Tahun 2004 Tentang Sistem Kepegawaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Inpres RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen
UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD

Website

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
DPRD DKI Jakarta
Sekretariat Jenderal DPR RI
Lembaga Informasi Negara


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Bupati Purworejo: Presiden Tak Promosi Super Toy
Persija Fokus, Bambang Nurdiansyah Gamang
Bank Jabar Ditargetkan Salurkan Kredit Tanpa Agunan
Pemenang Tender Diwajibkan Menaruh Jaminan
Honda Akan Luncurkan Honda Insight

<< May,2005>>
MSnSl RK JS
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data