Ekonomi Bisnis

Proyek Infrastruktur PU Terganjal Minimnya Dana
Jum'at, 15 April 2005 | 05:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembangunan infrastruktur Departemen Pekerjaan Umum (PU) selama lima tahun mendatang masih terganjal kurangnya dana. Dari invesatsi yang diperlukan senilai Rp 225 triliun, pemerintah hanya mampu membiayai Rp 127 triliun.

Hal ini terungkap dalam makalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang dibacakan Sekjen PU Budiman Arif dalam Seminar Nasional Manajemen Proyek di Jakarta, Kamis (14/4). “Kami berharap pihak swasta mau berpartisipasi menutup sisa biaya sebesar Rp 98 triliun,“ kata Djoko yang dikutip Budiman.

Menurutnya, peran serta pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur telah sesuai dengan komitmen pemerintah yang mereformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam menarik minat swasta berinvesatsi di bidang infrastruktur PU.

Program pembangunan infrastruktur PU dalam lima tahun ke depan akan diarahkan pada tiga sasaran utama yang terkait pada agenda utama kabinet bersatu dalam rangka mewujudkan Indonesai yang aman dan damai, adil dan demokratis serta lebih sejahtera.

“Untuk mendukung terwujudnya Indonesai yang aman dan damai dukungan infrastruktur akan diarahkan pada daerah perbatasan,“ kata Djoko. Hal itu dimaksudkan untuk meletakkan perannya sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional.

Bentuk pembangunan infrastruktur tersebut yakni berupa penanganan pada jaringan jalan, sumber daya air dan infrastruktur perumahan dan pemukiman di pulau-pulau terpencil dan daerah terisolir.

“Kami juga akan memperbaiki kerusakan infrastruktur di daeah konflik dan akibat bencana alam dengan tanggap darurat, khususnya daeah Aceh dan Nias,“ tutur Djoko.

Dalam mewujudkan sasaran kedua, yakni mendukung terwujudnya Indonesai yang adil dan demokratis, pihaknya akan mengembangkan organisasi yang efisien, tata laksana efektif dan SDM yang profesional. “Kami akan menerapkan prinsip-prinsip good governance terutama yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas penegakan aturan dan peran serta masyarakat,“ ujarnya.

Sementara untuk mewujudkan sasaran yang ketiga, yakni mendukung terwujudnya Indonesai yang lebih sejahtera, akan difokuskan pada pemantapan sistem jaringan jalan baik kemampuan struktur maupun kapasitas jalan, sehingga akan mendukung pusat-pusat produksi yang akan mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Jaringan jalan itu akan kami kembangkan sesuai sistem kota,“ kata Djoko. Untuk mendukung itu, akan dilakukan percepatan investasi jalan tol dengan cara menerapkan reformasi seperti yang tertuang dalam UU Jalan No. 38/2004 dan PP yang berkaitan.

suryani ika sari