Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Pemerintah Patikan Penerbitan SPN dan SUN Akan Ditunda
Kamis, 07 April 2005 | 13:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dirjen Perbendaharaan Mulia Nasution memastikan penerbitan surat perbendaharaan negara (SPN) atau Treasury Bills dan surat utang negara (SUN) atau Treasury Bond akan tertunda karena tingginya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tingginya inflasi.

"Kami masih lihat perkembangan pasar," katanya kepada wartawan Kamis (7/4).

Adapun pembahasan mengenai persiapan penerbitan SPN dan SUN menurut Mulia baru akan dilakukan minggu depan.

Seperti diketahui saat ini inflasi untuk Maret 2005 mencapai 1,91 persen, sehingga total inflasi untuk triwulan pertama 2005 adalah 3,19 persen.

Sementara itu Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga SBI untuk jangka waktu 1 bulan sebesar 9 basis poin, dari 7,44 persen menjadi 7,53 persen.

Lebih lanjut Mulia menjelaskan, penundaaan tersebut dilakukan karena pemerintah berusaha mendapatkan yang terbaik.

"Pemerintah akan menyesuaikam jadwal dan kebutuhan."

Namun, Mulia menilai kondisi pasar sudah mulai membaik dalam arti sudah mengarah ke kepastian. "Tapi pemerintah masih harus menunggu."

Ditanya pendapat pengamat yang memperkirakan imbal hasil (yield) dapat mencapai 13 persen, Mulia mengatakan, hal tersebut sangat berat apabila pemerintah memaksakan diri menerbitkan SUN atau SPN karena biayanya akan tinggi.

Menurut Mulia, keputusan tersebut diambil karena arus pengeluaran dalam anggaran dan arus penerimaan masih seimbang sehingga pemerintah tidak perlu terburu-buru.

Penerimaan dari pemerintah menurut dia bisa berasal dari pajak. Sedangkan pengeluaran digunakan untuk membayar obligasi.

Ketika ditanyakan apakah penerbitan SPN akan dimasukkan di dalam penerimaan SUN sebesar 22 triliun rupiah, menurut Mulia kemungkinan penerimaan tersebut akan dipisahkan.

\"Itu masih dikaji,\" katanya. Evy Flamboyan


INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Ekonom : Dana Bakal Masuk Lagi ke Reksadana
Pembangunan Jaya Terbitkan Obligasi Pertengahan 2005
Obligasi Senilai Rp 500 Miliar Diterbitkan
“Penundaan Penjualan Obligasi Valas Tak Akan Pengaruhi APBN”
Pemerintah Siap Terbitkan Obligasi Dolar
Pemerintah Tunda Penerbitan Obligasi Internasional
New York dan London Sambut Baik Penjajakan Obligasi Indonesia
Investor Singapura Sambut Obligasi Dolar Indonesia
Lelang Obligasi Negara Seri FR0028 Sebesar Rp 2 Triliun
Terkait Obligasi Valas, Pemerintah Monitor Perkembangan Pasar Internasional
> selengkapnya...


Referensi

PP RI No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
PP RI No. 11 Tahun 2004 Tentang Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan ( Persero ) PT. Adhi Karya
UU RI nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Anomali Kesebelasan Kroasia
Hari Ini PKB Gus Dur Alan Duduki Kantor KPU
Lukman Edi: DPP PKB Kalibata Penuh Preman
Persija Libas PSIS
Kebakaran di Bawah Gerbang Jalan Tol Kemayoran

<< April,2005>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data