Ekonomi Bisnis

Pemerintah Siapkan Pengacara untuk Kasus KBC
Sabtu, 02 April 2005 | 01:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Untuk menangani kasus Karaha Bodas Company (KBC), pemerintah menyiapkan satu gabungan pengacara litigasi. Menurut Mentri Perekonomian Aburizal Bakrie, yang sudah selesai ditunjuk adalah satu gabungan litigation lawyer, bukan corparate lawyer, kemudian International Tax Consultant, PR company, dan Lobbies. "Penunjukan tim gabungan ini bukanlah penggantian ataupun penambahan dari pengacara yang telah ditunjuk sebelumnya. Kita belum pernah punya lawyer dan tim litigasi,"katanya di Jakarta, Jum\'at (1/4).

Penyelesaian suatu perkara umumnya bisa dilakukan dengan 2 cara yakni litigasi atau penyidikan dan non litigasi. Jalur litigasi erat berhubungan dengan berperkara hingga tingkat pengadilan sedangkan non litigasi lebih erat berkaitan dengan ketrampilan negoisasi dan cara lain yang bersifat kesepakatan antar pihak yang berperkara.

Thoso Priharnowo>/b>

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Aburizal Bakrie Sofjan Wanandi dan Aburizal Bakrie >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih BPK Akan Audit Pemasok dan Distributor BBM Menteri Mari Himbau AS Bantu Soal Syarat Perdagangan Merpati Tambah Jam Penerbangan Ke Nias dan SibolgaIndocement akan Naikkan Harga Semen 10-15 PersenIFC Sediakan US$ 4,6 Juta untuk UKMSampoerna Bersedia Dirikan Tiga Pabrik Gula Besar di PapuaBI: Konsolidasi Perbankan Terganjal Bisnis KeluargaBI: Konsolidasi Perbankan Terganjal Kultur AsiaNeraca Pembayaran Indonesia 2005 MeningkatKinerja Keuangan Telkom DitungguPasar Uni Eropa Terbuka Bagi IndonesiaBI Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2005, 5-6 PersenPemerintah Jamin Insentif Bagi SampoernaBatas Penyerahan Laporan Keuangan Emiten Hari IniPemerintah Siapkan Pengacara Baru Hadapi KPCIndeks Berpeluang MenguatTelkom Terancam Tak Bisa Rampungkan Laporan Keuangan 2004Akibat Gempa, Transaksi BSM di Simeleu Hanya Lewat ATMProyek Infrastruktur Agar Lebih Diperhatikan Meneg BUMNAKR Anggarkan Modal Kerja US$ 25 Juta40 Bank Bermasalah Akan Di-mergerKadin Minta Pemerintahan Yudhoyono Tak DijatuhkanSBI Tetap DipertahankanArus Kas Pemerintah Aman"Indentifikasi Tunggal Penting untuk Pengembangan TI Perbankan"