Ekonomi

“Restrukturisasi BUMN Mendesak Dilakukan”
Rabu, 23 Maret 2005 | 21:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat ekonomi dari UI Faisal Basri menilai, restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) mendesak dilakukan.

"Pasar baru harus dibangun tidak hanya dengan penciptaan pasar baru seperti prinsip neo-liberalisme, tapi dengan pengaturan dan penciptaan stabilitas pasar," ujar Faisal di Jakarta hari ini dalam seminar bertajuk ‘Menyorot Kinerja BUMN sebagai Entitas Bisnis’.

Faisal mengungkapkan, BUMN dalam membangun pasar juga harus didukung penciptaan kebijakan pasar yang mendukung agar pasar tidak anarkis, tapi berperadaban dan bermartabat Selain itu, kebijakan yang menjaga stabilitas pasar pun harus diupayakan.

Kemampuan BUMN, kata dia, dalam menciptakan kemajuan dalam bisnis masih sangat minim. Selama berdiri, Telkom (PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.) misalnya, baru bisa membangun sekitar 4 persen jaringan telepon kabel dari yang dibutuhkan masyarakat. PLN (PT PLN persero) juga baru melayani 60 persen rakyat Indonesia. "Maskapai Garuda dan Merpati pun tidak pernah tidak bermasalah," katanya.

Senada, anggota Komisi Keuangan DPR dari Drajad Wibowo dari Fraksi PAN mengatakan, kinerja BUMN yang terus menerus turun harus disikapi dengan restrukturisasi internal dan eksternal.

Secara internal, kata Drajad, harus dilakukan restrukturisasi keuangan, kredit, manajerial, dan korporasi.

Khusus untuk restrukturisasi korporasi, menurut dia, peraturan pemerintah tentang BUMN harus segera diterbitkan guna menjelaskan proses merger dan akuisisi yang tengah menjadi wacana. Sedangkan secara eksternal dapat dilakukan restrukturisasi industri dan kebijakan perdagangan. "Agar kebijakan tidak mengarah pada free faal liberalization," ujarnya.

Drajad mengungkapkan, salah satu cara mengembangkan BUMN dapat melalui memperkuat jaringan sektoral. "Selama ini tidak pernah terpikir memperkuat sectoral linkage," katanya.

Dia mencontohkan agroindustri yang menggunakan strategi jaringan sektoral bisa meliputi perusahaan perkebunan sawit, karet, Inhutani, dan Perhutani.

Meskipun demikian, dia mengakui, akan adanya beberapa hambatan yang akan dihadapi dalam menjalankan strategi tersebut seperti adanya agenda liberalisasi terjun bebas, privatisasi yang berlebihan, inefisiensi karena KKN, serta tingkat intervensi politis terhadap BUMN yang masih tinggi.

Pengamat ekonomi dari UGM Revrisond Baswir juga menyatakan pentingnya reformasi BUMN untuk memperbaiki kinerja. "Terutama bagaimana memperbaiki perilaku kekuasaan serta perbaikan pola hubungan antara manajemen BUMN dengan pemerintah dan parlemen," katanya.

Karena itu, menurut Revrisond, perlu dibentuk sebuah badan independen yang bertanggung jawab khusus dalam mengembangkan BUMN. "Badan itu dapat disebut sebagai Badan Pengembangan BUMN," katanya.

Badan ini dipimpin oleh sebuah dewan pimpinan yang diangkat oleh pemerintah dengan persetujuan parlemen. Badan ini bertanggung jawab pada pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan kinerja BUMN pada parlemen dan masyarakat.

Rr Ariyani - Tempo