Ekonomi Bisnis

PU Berharap Keppres Pembebasan Lahan Segera Keluar
Jum'at, 11 Maret 2005 | 14:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Pekerjaan Umum (PU) berharap pemerintah segera mengeluarkan keputusan presiden baru tentang masalah pertanahan mengingat pembangunan jalan umum seringkali mengalami kendala pembebasan lahan, seperti yang terjadi pada pembangunan Jalan Lingkar Luar Jakarta (JORR).

Direktur Sistem Jaringan Prasarana Departemen Pekerjaan Umum Eduard T. Pauner menilai, Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Tanah Untuk Kepentingan Umum masih belum bisa memecahkan masalah pembebasan lahan yang selalu menjadi kendala dalam membangun sarana jalan untuk umum.

Keppres tersebut, kata Eduard, sudah berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tinggal menunggu disahkan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Jumat (11/3).

Eduard menyatakan, dalam Keppres baru itu azas musyawarah antara pemilik lahan dan pemerintah dibatasi 90 hari sejak penawaran. "Kalau Keppres sebelumnya tidak dibatasi waktu. Harus sampai mufakat, berapa lama pun waktunya," katanya.

Jika telah lewat 90 hari, maka pemerintah dapat membeli lahan lewat pengadilan di mana harga disesuaikan dengan harga pasar. "Idealnya, harga rata-rata antara harga pasar dengan harga jual objek pajak," katanya. Pengadilan selanjutnya yang akan berurusan dengan pemilik lahan.

Namun, menurutnya, pemerintah juga tidak boleh sewenang-wenang membeli tanah lewat pengadilan. Syarat yang harus dipenuhi adalah minimal 51 persen dari lahan di lokasi proyek telah menjadi milik pemerintah.


Suliyanti Pakpahan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development >>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Pengembang Minta Tambahan Subsidi Rumah SederhanaSepekan Setelah BBM Naik , Harga Minyak Goreng Jadi Rp 5.000ADB Bantu US $600 Juta untuk Korban TsunamiBEJ Hari ini Suspensi Bank VictoriaMenteri Perdagangan Sidak Pasar Grogol Jakarta BaratIndeks Naik Terbatas Aksi Mogok Makan Menentang Kenaikan BBMPKB Jatim Minta Suara Penghargaan DipertahankanMenpera: Harga Maksimal RSH Rp 40 JutaMenpera Tidak Setuju Merger BTNIndia akan Bangun Pabrik Bajaj di IndonesiaRapat Konsultasi Kebijakan Kenaikan BBM Dilanjutkan BesokInsentif Fiskal untuk Angkutan UmumDeptamben Pertimbangkan Tegur ShellBank Danamon Terbitkan Obligasi Rp 2,5 TriliunSerikat Pekerja BTN Tolak MergerPertamina Akan Jawab Keputusan KPPU dalam 30 HariRoes: Semua Komisaris Pertamina Harus Bertanggung JawabIndeks Cenderung MenguatREI Siap Terima Keputusan Pemerintah Soal Kenaikan Harga Rumah SederhanaDirgantara Terancam Tak Bisa Kembalikan Dana Talangan PemerintahPemerintah Harapkan APBN Perubahan Dapat Diajukan AprilBCA Kaji Daftar Bank yang Akan DiakuisisiGugatan Pailit Total E&P DitolakPemerintah Akan Putuskan Kenaikan Harga Rumah Sederhana Akhir Maret