Pemerintah Akan Treasury Bills Rp 2 Triliun
Selasa, 08 Maret 2005 | 12:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan menerbitkan surat perbendaharaan negara (SPN) atau treasury bills sekitar Rp 2 triliun pada April mendatang.

Surat utang jangka pendek itu berjangka waktu satu tahun. "Kalau pasarnya bagus muda-mudahan bisa lebih (dari Rp 2 triliun)," kata Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Mulia Nasution di Jakarta, Selasa (8/3).

Penerbitan surat perbendaharaan negara merupakan salah satu cara untuk mendanai pembiayaan negara (APBN). Menurut Mulia, jumlah penerbitan surat utang jangka pendek itu tergantung hasil penjualan obligasi internasional (global bond) dan obligasi negara yang akan diterbitkan juga dalam waktu dekat.

Sisa dari kedua komponen tersebut, nantinya akan dibentuk dalam surat utang jangka pendek.

Mulia mengatakan, target dari obligasi tersebut masih dipersiapkan dan dibicarakan dengan Bank Indonesia. Sedangkan kendala yang ditemui adalah surat-surat utang yang sudah lama harus dikaji terlebih dahulu agar tidak menjadi beban.

Lebih lanjut, Mulia menjelaskan, surat perbendaharaan negara akan terbit minimal empat kali dalam setahun. Evy Flamboyan

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Boediono Boediono

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Roes Nilai Wajar Pencabutan HaknyaDPR Minta Pelaku Pembalakan Liar Dijerat UU Tindak Pidana Pencucian UangPemerintah Cabut Hak Roes dan Iin di Dewan Komisaris PertaminaBTN Minta Wacana Merger DihentikanPemeriksaan BPKP Ditargetkan Rampung Akhir TahunDepartemen Kelautan Ajukan Dana Kompensasi Rp 600 Miliar“Pertanian Banyak Dikenai Pajak yang Hambat Investasi”Laksamana: Putusan KPPU Soal Tanker Sangat PolitisDirektur Keuangan Pertamina Dinonaktifkan Pergerakan Indeks Hari Ini Cenderung NaikAPI Perlu Jelaskan Posisi Bank SyariahKimia Farma Tunggu Pemerintah untuk Merger dengan IndofarmaAnggota DPR Dukung Penonaktifan Direktur Keuangan PertaminaHarga Barang di Pasar Modern Masih StabilPemerintah Masih Kompromi Tangani Kasus AmbalatPendistribusian Dana Kompensasi dari BawahIndustri Gula Baru di Sembilan PropinsiAlfred Rohimone Diperiksa Komisaris PertaminaPemerintah Akan Tindak Tegas Direksi PertaminaMochtar Riady MundurPemerintah Akan Tindak Tegas PertaminaSaham Lapis Kedua Perkuat IHSG Hari IniKPPU: Pertamina Langgar UU AntimonopoliSatu Kg Emas Milik Kepala Bank Jatim Dirampok"Kampanye Pemerintah Soal Penerima Subsidi BBM Menyesatkan"