Berita terkait selengkapnya
•Menkeu: Angka Deflasi Menggembirakan >
•PPA akan Restrukturisasi 15 Perusahaan >
•PPA Jual Aset BII >
•Defisit APBN 2004 Belum Pasti >
•Pemerintah Optimis Atas Rencana Obligasi Internasional >
•Dua Minggu Lagi Besaran Modal LPS Diajukan ke DPR >
•Penggabungan Ditjen Lembaga Keuangan dan Bapepam Tertunda >
•Gubernur Papua Tanyakan Besarnya Royalti PT Freeport Indonesia >
•Depkeu Bentuk Tim Khusus Penilai Sisa Aset BPPN >
•Pemerintah Terbitkan Obligasi Negara Rp 5 Triliun >
•Pemerintah Tidak Akan Minta Moratorium Utang Luar Negeri >
•Menteri Keuangan : Tak Ada PP Khusus Penyelundupan >
•MK Tolak Uji Material PUU Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan >
•Presiden Akan Buka Perdagangan Saham Hari Pertama 2005 BEJ >
•Pemerintah akan Sita Aset Para Pemegang Saham Bank Global >
•Pemerintah Akan Amendemen UU Pajak dan Bea Cukai >
•Menkeu Beri Waktu Dua Dirjen Tiga Bulan Naikkan Kinerja >
•Pemerintah Bebaskan Bea Tanah dan Bangunan untuk PNS >
•Pemerintah Tidak Akan Bayar Klaim KBC >
•Pemerintah Persiapkan Pelepasan 20 Persen Saham di Permata >
•Pemerintah dan Bank Dunia Negosiasi Soal Pinjaman >
•Pemerintah Akan Keliling Dunia, Jelaskan Soal Ekonomi Indonesia >
•Pemerintah Tetap Akan Pertimbangkan Risiko Bank yang Biayai Infrastruktur >
•Realisasi Defisit APBN Perubahan Rp 24,9 Triliun >
•Subsidi BBM Sampai November Rp 46 Triliun >
•Jepang Kucurkan Pinjaman 27,5 Miliar Yen >
•Pemerintah Minta Departemen Segara Serahkan Dana Non-budgeter >
•Pemerintah Paksa Badan Tiga Orang Direksi Karaha Bodas >
•Kapolri: Kelompok Lama, Pelaku Pemboman Poso >
•Faisal Basri: Pemerintah Belum Berikan Tax Amnesti >
•Defisit Anggaran Sampai Oktober Rp 2,7 triliun >
•Pemerintah Sedang Susun Rancangan Penghapusan Buku Mutlak >
•BI Akan Bentuk Biro Informasi Kredit Terintegrasi >
•Harga BBM Bisa Naik 30 Persen >
•Pemerintah Naikan Harga Minyak Dalam Negeri Setelah 100 Hari Kerja >
•Tagihan Macet Bank BUMN Bakal Dihapus >
•Acuan Departemen Keuangan : Good Governance >
•Menyelamatkan Anggaran, Mengamankan Pajak >
•Menkeu: Defisit Anggaran Paling Baik di Kisaran Satu Persen >
•Industri Asuransi Minta Depkeu Susun Arsitektur Industri Jasa Keuangan >
•Deperindag-Depkeu Luncurkan Pertukaran Data >
•Implementasi White Paper Kurang dari 90 Persen >
•Indonesia Minta Bank Dunia Hapuskan Biaya Komitmen Pinjaman >
•Daerah Boleh Menerbitkan Surat Utang >
•Surat Utang Negara Laris Terjual >
•Pemerintah Setuju Alihkan Utang Merpati >
•Struktur Organisasi Departemen Keuangan Dirombak >
•Aset Properti PPA Akan Diverifikasi Final >
•Pemerintah Siapkan Dana Tunai Untuk Bayar Obligasi >
•Menkeu: Usulan Obligasi ASEAN Patut Ditindaklanjuti >
•Pemerintah Siap Jelaskan Soal Permata ke DPR >
•Setoran Laba BUMN Akan Berkurang >
•Defisit Naik Menjadi 1,3 Persen >
•Korban Buyat Gugat Menkes >
•Menteri Boediono Mengaku "Keblasuk" Di Lapangan Banteng >
•Menteri Keuangan Tawarkan Obligasi dalam Seminar >
•Departemen Keuangan Masih Mengkaji Pencabutan Fiskal >
•Departemen Keuangan Belum Tahu Fiskal akan Dicabut >
•Defisit Anggaran 2005 Ditetapkan Sebesar 0,8 Persen >
•Penyelesaian White Paper Masih 20 Persen >
•Pemerintah Khawatirkan Pembentukan Zona Perdagangan Bebas Batam >
•Ditjen Pajak dan Depkeham Kerja Sama Pertukaran Data >
•Barang Impor untuk Penelitian Bebas Bea Masuk >
•Pemerintah Batasi Penilai Aset BPPN >
•Pemerintah Belum Menunjuk Penilai Aset BPPN >
•Depnakertrans Mengusulkan Biaya Paspor TKI Gratis >
•Penyetaraan Gaji Aparat Pajak Program Jangka Panjang >
•Menkeu: Dampak Kenaikan Harga Minyak Bisa Dikendalikan >
•Pemerintah Turunkan Tarif Bea Masuk Barang Cina >
•Boediono: Pertamina Belum Perlu Jual Aset >
•Pemerintah Belum Tunjuk Auditor Aset BPPN >
•Menkeu Setujui Pengalihan Utang Merpati >
•Bentuk Badan Layanan Umum Segera Dibentuk >
•Menag Ancam Cabut Ijin PT. Madu Jaya Maqbul >
•Pemerintah Akan Bentuk Badan Layanan Umum >
•Tiga Blok Migas Diminati Investor >
•Pengurangan Penjaminan Bank Diumumkan Setelah Pembahasan UU LPS >
•Penjualan Tanker Pertamina Menunggu Revaluasi Aset >
•Penerimaan Cukai Rp 11,8 Triliun >
•Audit Perusahaan Negara Harus Diserahkan ke BPK >
•Pemerintah Usulkan Subsidi BBM 2005 Rp 22 Triliun >
•Menkeu Belum Setujui Besaran Subsidi BBM 2004 >
•Rasio Pajak 2005 Sebesar 13,55 Persen >
•Dana Nasabah Bank Asiatic dan BDB Diputuskan Akhir Juni >
•Permohonan Pailit Asuransi Diusulkan Hanya oleh Menkeu >
•Subsidi BBM Dinaikkan >
•Pemerintah Tak Khawatirkan Penurunan Rupiah >
•DPR Setuju Penghapusan Utang KUT Rp 5,7 Triliun >
•ADB Beri Potongan Bunga Pinjaman >
•BKPM Minta Departemen Serahkan Blue Print Perencanaan >
•Asosiasi Asuransi Usulkan Amandemen UU Kepailitan >
•Bank Permata Gembira dengan "Pinangan" BNI >
•Pemerintah Siapkan Penyelesaian Kasus Prudential >
•Pemerintah Siapkan APBN dengan Format Baru >
•Indonesia Bisa Kehilangan Rp. 4 Triliun Pertahun >
•Lima Menteri Ekonomi Dipanggil Presiden >
•Boediono Optimis Investasi Mengalir Akhir 2004 >
•Pemerintah Daerah Akan Diizinkan Menerbitkan Obligasi >
•Obligasi Negara Kembali Diborong Pembeli >
•Depkeu Didesak, Segera Selesaikan Perpajakan Sektor Migas >