Ekonomi dan Bisnis

Menteri Energi Setujui Hasil Negosiasi Tim Tangguh
Kamis, 03 Maret 2005 | 03:40 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiantoro menyetujui hasil perundingan tim negosiasi Tangguh tentang perpanjangan kontrak BP di lapangan gas Tangguh, Papua. Pemerintah mentargetkan, penandatanganan perjanjian itu bisa dilakukan awal bulan ini.

Dirjen Migas Departemen Pertambangan dan Energi Iin Arifin Takhyan menjelaskan, telah melaporkan hasil negosiasi tim kepada menteri dan menteri telah memberikan persetujuan. "Sekarang tinggal menunggu hari saja untuk pendatanganan kontrak," kata Iin di Jakarta.

Menurut dia, kesepakatan baru bisa dicapai Selasa (1/3) malam setelah melalui perundingan yang alot. Hasilnya meliputi tiga hal, yaitu perpanjangan kontrak, rencana pengembangan proyek (plan of development/PoD), dan principle of agreement (PoA). Pembahasan mengenai perpanjangan kontrak dan PoD telah lama diselesaikan. Khusus mengenai PoA, pembicaraannya lebih lama karena melibatkan Departemen Keuangan.

Dari kesepakatan itu, pemerintah tidak akan menanggung semua klaim yang diminta pembeli bila terjadi penalti seperti yang diminta oleh BP. Masalah ganti rugi itu harus ditanggung bersama antara pemerintah dengan kontraktor migas itu.

Mekanismenya, BP menalangi terlebih dulu biaya ganti rugi yang diklaim oleh pembeli. Selanjutnya, BP bisa menagih dana tersebut dengan cara memotong pendapatan proyek sebelum dibagi dengan pemerintah.

"Jadi, klaim tidak ditanggung oleh pemerintah sendiri, melainkan dua-duanya ikut menanggung," kata dia.

Seperti diketahui, BP Tangguh meminta jaminan dari pemerintah atas kemungkinan adanya perubahan kebijakan yang menyebabkan BP tidak bisa memasok gas kepada pembeli. Kegagalan pasokan itu bisa menyebabkan adanya penalti dari pembeli, sehingga mereka menuntut ganti rugi. BP meminta ganti rugi itu ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam negosiasi, tim sepakat bahwa tanggung jawab harus dipikul bersama, bukan oleh pemerintah saja.

Iin mencontohkan, bila pemerintah menginginkan gas digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kebijakan itu mengakibatkan, BP tidak bisa memenuhi komitmen penjualan gas keluar negeri. Ganti rugi yang dituntut pembeli atas pengurangan komitmen itu akan ditanggung oleh pemerintah dan BP.

Dalam negosiasi, BP akhirnya menyetujui usulan pemerintah. Ruang lingkup jaminan dibatasi hanya diberikan atas keputusan yang dibuat pejabat Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Gubernur. Dua level pejabat yang diusulkan BP untuk turut bertanggung jawab, Dirjen Migas dan Bupati, ditolak pemerintah. Para pejabat itu disebut sebagai The Family of Government.

Pemerintah menyetujui perpanjangan kontrak yang diajukan BP di tiga wilayah kerja (Berau, Muturi, dan Wiriagar) sampai habis masa kontrak penjualan gas ke luar negeri pada 2035. Kontrak BP sendiri di Tangguh akan habis pada 2017.

Retno Sulistyowati - Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Purnomo Yusgiantoro Purnomo Yusgiantoro dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti