Ekbis

Kompensasi Kenaikan BBM Bagi Penduduk Miskin Rp 12 - 20 Triliun
Selasa, 01 Pebruari 2005 | 17:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah sedang mengkaji dan mencari data yang sebenarnya tentang jumlah masyarakat miskin yang akan mendapatkan program gratis sebagai kompensasi kenaikan bahan bakar minyak. Jumlah dana kompensasi yang disediakan berkisar antara Rp 12 - 20 triliun.

"Kita sedang elaborate jumlah penduduk miskin, dimana mereka berada, dan mekanisme yang seperti apa (yang akan digunakan). Supaya lebih baik," ujarnya kepada wartawan seusai acara diskusi Menggagas Solusi Perbaikan Ekonomi Indonesia di Jakarta, Senin (1/2).

Jumlah dana yang disediakan, kata Sri Mulyani, tergantung dari skenario mana yang akan dijalankan.

Sebelumnya, menteri yang akrab dipanggil Ani ini, menyampaikan pemerintah akan memberikan dana pengalihan atau kompensasi terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Kompensasi tersebut diberikan sebagai solusi bagi penduduk miskin guna mengurangi beban akibat kenaikan BBM yang direncanakan akan diberlakukan pada 2005 ini.

Program gratis yang akan diberikan adalah pengobatan kelas tiga di rumah sakit, wajib belajar sembilan tahun, dan beras untuk rakyat miskin, termasuk membangun infrastruktur pedesaan seperti jalan dan irigasi.

Menurut Ani, tidak susah untuk mengidentifikasi jumlah penduduk miskin. "Tapi (yang menjadi masalah adalah) berapa dukungan subsidi yang akan diberikan kepada mereka. Karena penetapan terakhir sudah cukup lama," ujarnya. Jumlah penduduk miskin untuk program beras untuk rakyat miskin (raskin) dan beasiswa pendidikan, tambah Ani, masih sedang dicari.

Untuk masalah kesehatan, kata Ani, jumlah orang miskin sudah diketahui yaitu sekitar 34 juta jiwa. Tetapi permasalahan yang dihadapi adalah memetakan lokasi mereka dan bagaimana mekanismenya guna mendapatkan asuransi kesehatan dan pengobatan gratis. "Itu yang sedang kita lakukan," ujarnya.

Hal sama juga terjadi pada program pembangunan infrastruktur desa. Yang perlu dipetakan, kata Ani, adalah letak jalan desa, proyek pembangunannya, dan kombinasi antara jalan desa dengan sistem irigasi.

Selama ini, kata Ani, untuk program raskin, data yang digunakan adalah data yang berasal dari BKKBN atau BPS. "Kita akan lihat lagi mana yang lebih baik dalam memberikan informasi tentang keberadaan masyarakat miskin dan bagaimana mekanismenya supaya mereka mendapatkan haknya," kata Ani.

Program kompensasi itu sendiri, selain untuk mengurangi beban rakyat miskin akibat dampak kenaikan BBM, juga sebagai program pengalihan subsidi BBM yang selama ini dikeluarkan pemerintah untuk produk BBM kepada orang miskin. Pengurangan subsidi BBM juga membuat pemerintah mampu menyediakan pelayanan rumah sakit dan sekolah gratis.

Tito Sianipar

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Pompa Bensin Protes Menolak Kenaikan BBM >>selengkapnya ::