Ekonomi dan Bisnis

BNI: Harus Ada Insentif Pajak Untuk Mendorong Merger
Rabu, 26 Januari 2005 | 17:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama PT Bank Negeri IndonesiaTbk (PT Bank BNI) Sigit Pramono mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan insentif pajak untuk lebih mendorong bank-bank melakukan merger secara sukarela.

Menurut Sigit, kinerja sebelum merger dan setelah merger pasti akan berbeda. Sehingga akan ada masalah lain dari sisi pemerintah terutama dari segi kepajakan. “Sehingga harus ada insentif untuk mendorong bank-bank melakukan merger secara sukarela,” kata kepada wartawan Rabu (26/1) di Jakarta.

Ia menjelaskan, dalam proses merger akan ada banyak sekali mengalihan-pengalihan hak terutama menyangkut pajak pertambahan nilai (PPN) barang yang tidak bergerak. “Padahal institusinya sama, cuma karena merger mereka harus membayar pajak yang lebih besar,” ujarnya.

Mengenai rencana Bank Indonesia yang akan menghapuskan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan menjadi penyertaan modal, ia menyambut baik rencana itu. Menurutnya, hal itu akan menjadi suatu regulasi yang ditunggu-tunggu oleh kalangan perbankan.

Ia menambahkan, setelah merger bank-bank tersebut masih diperlukan regulasi-regulasi yang menyangkut masalah keuangan. Ia menyebutkan, diperlukan kelonggaran non-performing loan (NPL) berkaitan dengan rencana konsolidasi bank-bank yang akan dimerger. (erwin daryanto))