Ekbis

Pemerintah akan Tindaklanjuti Usulan Penundaan Pembayaran Utang
Kamis, 30 Desember 2004 | 19:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menyambut baik usulan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder mengenai penundaan pembayaran utang Indonesia dan negara-negara korban gempa dan tsunami. Sebagai perwakilan resmi pemerintah dalam berhubungan dengan negara donor, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan akan segera menindaklanjuti usulan tersebut.

"Saya belum dengar usulan itu, tapi kami menyambut baik. Kami akan duduk bersama me-review semua portofolio pinjaman," kata Anwar kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/12). Menurutnya, untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, pemerintah perlu dana yang sangat besar. "Jadi (usulan) itu benar-benar membantu," tambahnya.

Kepada wartawan, Schroeder mengatakan Paris Club yang beranggotakan 19 negara kreditur harus mempertimbangkan kemungkinan penundaan pembayaran utang Indonesia dan Somalia. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Indonesia memulihkan diri dari dampak bencana di Aceh. "Jerman akan mengusulkan moratorium utang dalam pertemuan Paris Club pada Januari mendatang," katanya. Namun dia tidak menyebutkan berapa penundaan utang yang akan diusulkan.

Anwar juga mengatakan pengurangan pajak bagi wajib pajak yang memberikan sumbangan bagi Aceh tidak akan banyak mempengaruhi anggaran pemerintah. Menurutnya, sekalipun dalam jangka pendek kebijakan tersebut akan mengurangi penerimaan pajak negara, tapi di sisi lain juga membantu anggaran pemerintah bagi penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara. "Jadi itu seperti pinjaman dari saku kanan dimasukkan saku kiri," katanya.

Soal kemungkinan kebijakan tersebut akan membuka peluang korupsi, dia berjanji pengurangan pajak itu akan diterapkan dengan sangat hati-hati. "Harus ada tanda buktinya," tegasnya.

Pemerintah akan menganggarkan Rp 1,35 triliun dana program darurat penanganan bencana Aceh. Dana itu akan digunakan untuk mencukupi semua kebutuhan korban bencana selama setahun. Anggaran itu akan dibagi dalam lima kategori, yaitu penyediaan makanan, pakaian, layanan medis, penyediaan tempt tinggal dan perbaikan prasarana.

Penyediaan makanan selama setahun anggaran mencapai Rp 900 miliar, penyediaan pakaian Rp 50 miliar, pelayanan medis Rp 150 miliar, penyediaan tempat tinggal Rp 150 miliar, dan perbaikan prasarana Rp 100 miliar. "Mereka tidak punya penghasilan lagi, makanya semua harus disediakan," kata Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, usai bertemu perwakilan sejumlah negara dan lembaga internasional, di kantornya Jakarta, kemarin Rabu (29/12).

Menurut Wakil Presiden, pemerintah menetapkan tiga tahap strategi penanganan bencana Aceh. Tahap pertama, meliputi penanganan korban, antisipasi gempa susulan, dan mencegah penyebaran penyakit. Tahap selanjutnya, pemerintah akan mengembalikan fungsi fasilitas vital, seperti telekomonikasi, listrik, air bersih dan penguatan bantuan kemanusiaan. Tahap ketiga, pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi seluruh fasilitas, dan prasarana di Aceh.

Untuk tahap pertama, tahap darurat, akan diberlakukan selama satu tahun terhitung dari Desember 2004 hingga Desember 2005. Tahap kedua, tahap rehabilitasi, akan dimulai Februari mendatang hingga 2006. "Jumlah dana yang dibutuhkan kira-kira sama dengan dana program darurat," jelas Wakil Presiden. Sedangkan, tahap rekonstruksi akan dimulai pertengahan 2005 hingga 2009.

Anwar mengatakan anggaran darurat Aceh akan diambil dari pos APBN, non-APBN, sumbangan swasta, lembaga internasional dan negara-negara donor. "Salah satunya dari kebijakan (pengurangan pajak) itu," katanya. Dengan kebijakan tersebut, dia berharap kalangan swasta akan terdorong menyumbang lebih besar bagi bencana Aceh. Sumber dana lainnya kemungkinan akan diambil dari pinjaman luar negeri yang dialihkan alokasinya ke Aceh.

Sapto P/Yura Syahrul

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development     Maumere Setelah Badai Tsunami