Ekonomi

Pemerintah Akan Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Kamis, 23 Desember 2004 | 21:10 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menegaskan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur, yakni pembangunan jalan, jembatan, pembangkit listrik, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut.

Kelima prioritas itu terbagi lagi dalam dua kategori, yaitu kategori siap dan tidak siap. “Pemerintah sudah merampungkan penyusuan rencana pembangunan proyek-proyek ini,” kata Aburizal di Kantor Wakil Presiden, Jakarta hari ini.

Menurut Aburizal, pemerintah telah menyusun daftar identifikasi berbagai proyek yang menjadi prioritas, termasuk skema pembiayaannya. “Sudah ada semua itu. Sudah sangat spesifik sekali,” katanya.

Tapi dia mengaku tidak bisa merinci satu-persatu proyek tersebut, karena tidak hafal. “Nanti pada waktunya akan pemerintah umumkan, proyek-proyek apa yang ditawarkan kepada swasta di dalam negeri dan luar negeri,” kata Aburizal.

Namun, Aburizal mengakui, salah satu proyek infrastuktur yang menjadi prioritas adalah pembangunan jalur ganda (double track) kereta api jalur Cirebon-Kroya. Pendanaannya melalui bantuan pemerintah Cina.

Dia menambahkan, sebagian besar prioritas dari proyek-proyek tersebut berada di Pulau Jawa. Proyek-proyek ini memiliki nilai komersial bagi para investor dan dapat dibiayai perbankan atau lembaga keuangan dalam negeri. Sedangkan proyek-proyek di luar Pulau Jawa, kurang memiliki nilai komersial, sehingga pemerintah akan mendanainya melalui pinjaman luar negeri.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program percepatan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Pembangunan infrastruktur itu membutuhkan dana Rp 750 triliun sampai Rp 1.000 triliun. Tujuannya, untuk meningkatkan iklim investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar pembiayaannya bersumber dari dalam negeri. Sisanya, melalui pinjaman luar negeri yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Tahap awal, tersedia dana sebesar Rp 200 triliun dari perbankan dalam negeri. Sedangkan pembangunan proyek yang tidak komersial dan berada di daerah terpencil, akan dibiayai oleh pemerintah.

Yura Syahrul - Tempo