Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Ekonomi dan Bisnis

Indonesia Minta Utang CGI Lebih Kecil
Selasa, 14 Desember 2004 | 18:37 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Indonesia akan mengajukan pinjaman ke Consultative Group on Indonesia (CGI),lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, sebesar US$ 3,4 miliar.

“Kemungkinan besar jumlahnya lebih rendah dari itu,” ujar Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (14/12) sore.

Menurut Ani, demikian ia biasa disapa, pemerintah memang menghendaki pengurangan jumlah utang luar negeri. “Salah satu caranya adalah dengan mengurangi pinjaman baru,” katanya.

Diharapkan, dalam jangka panjang rasio utang luar negeri Indonesia akan terus menurun.
Tahun 2004 ini, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan sekitar 60,1 persen. Ini berarti penurunan dibanding tahun 2002 yang mencapai 77 persen.

Tahun depan direncanakan, rasio utang terhadap PDB mencapai 54,9 persen. “Dalam rangka kebijakan fiskal yang berkelanjutan rasio utang terhadap PDB memang diupayakan agar tidak melebihi 60 persen.”

Walaupun demikian, Ani mengakui, sebenarnya kebutuhan pemerintah terhadap utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Sebab, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak dari semula 0,8 persen menjadi 1 persen. “Jadi sebenarnya kita butuh financing yang lebih besar,” ujarnya.

Adanya konflik antara kebutuhan terhadap utang luar negeri dan keinginan untuk mengurangi rasio utang, menurut Ani, memaksa pemerintah untuk mencari sumber penerimaan yang lain tanpa harus menambah jumlah utang. “Karenanya tahun depan kami akan menggenjot penerimaan dari privatisasi,” ujarnya.

Bank Dunia sendiri, sebagai salah satu lembaga kreditor terbesar sudah memberikan sinyal kesediaan untuk mengucurkan komitmen pinjaman yang lebih besar. “Mungkin jumlahnya bisa sampai US$ 1 miliar,” kata dia.

Sebab, Bank Dunia sendiri menyadari kebutuhan utang yang lebih besar dari Indonesia. Akibatnya, bank tersebut memperkirakan Indonesia akan mengajukan permintaan pinjaman dengan high case scenario atau skenario kasus tinggi yang jumlah komitmennya mencapai lebih dari US$ 800 juta. “Sementara untuk yang skenario biasa, bank dunia sudah menganggarkan dana utang sekitar US$ 400 juta,” katanya.

Adanya kesediaan untuk memberikan komitmen pinjaman yang lebih besar, kata Ani, karena kesadaran dari pemerintah tentang upaya peningkatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan.

“Masalah kesejahteraan dan pembangunan inilah yang akan kami jadikan isu utama untuk dibahas dalam pre-CGI meeting,” kata dia.

Adapun masalah lainnya mencakup good corporate governance atau tata kelola usaha yang baik serta masalah keamanan. Lembaga kreditor, kata Ani, sangat menaruh perhatian terhadap usaha peningkatan dan penerapan tata kelola usaha yang baik melalui adanya transparansi informasi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik.

“Sebab hanya dengan itulah terdapat mekanisme kontrol publik sehingga tindakan dan pengeluaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. (amal ihsan)

Dari Koleksi Foto TEMPO Under Development
     
Menteri Negara (Meneg) Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie dalam rapat kerja dengan anggota  Komisi IX DPR di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, Selasa, 11 November 2003. Dalam rapat Kwik meminta komisi IX mengambil inisiatif membuat RUU Bappenas. [TEMPO/ Santirta M; K19a/483/03; 20031111].
Kwik Kian Gie

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Warga Koto Panjang Tuntut Pemerintah Perhatikan Nasib Mereka
Pemerintah dan Bank Dunia Negosiasi Soal Pinjaman
“Efektivitas Pinjaman Bank Dunia Berkurang”
Bappenas Godok Konsep Konversi Subsidi BBM
Bappenas Segera Selesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Bappenas Tingkatkan Daya Serap Utang Luar Negeri
Bappenas Pertahankan Defisit APBN
Pemerintah Jerman Hapuskan Utang Indonesia
Komisi Penanggulangan Kemiskinan Fokuskan Pada Lima Program
Presiden Isyaratkan Tidak Akan Naikkan Harga BBM
> selengkapnya...


Referensi

Keppres RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia ( Indonesian Debt Restructuring Agency )

Website

Moody's Investors Service
Standard & Poor's
International Monetary Fund
Asian Development Bank


Komentar Anda
-
Kirim
-
Baca [1]


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data