Ekbis

Pengamat: Pemerintah Harus Cegah Inflasi Tinggi Akibat Kenaikan BBM
Sabtu, 11 Desember 2004 | 12:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah diharapkan bisa mencegah kenaikan inflasi akibat akan dicabutnya subsidi bahan bakar mintak (BBM). Menurut pengamat ekonomi INDEF Aviliani, kenaikan BBM hanya akan berdampak dua sampai tiga persen di bidang transportasi umum. "Namun yang sering terjadi dalam implementasi inflasinya mencapai 10 hingga 15 persen," kata Avi kepada Tempo di Menara Peninsula Jakarta, Sabtu (11/12).

Kenaikan tersebut, menurutnya, sering mengakibatkan terjadi kartel di tingkat pasar. Padahal diharapkan dengan pasar yang besar, tingkat kompetitif yang baik. Contohnya organisasi angkutan (Organda), yang sering membuat kesepakatan untuk menaikkan ongkos transportasi, padahal jumlah kenaikan dengan naiknya BBM tidak sebanding.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah melakukan tindakan tegas jika terjadi kenaikan tidak wajar di bidang transporatsi. "Untuk itu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) harus segera bertindak jika terlihat harga tidak wajar," katanya.

Khusus untuk minyak tanah, Avi mengatakan, kenaikan paling besar lima persen. Sebab, data INDEF menyebutkan 80 persen pengguna minyak tanah adalah rakyat kecil.

Menyangkut distribusi, seharusnya pemerintah daerah diberi kewenangan menyalurkan ke masyarakat. Sedangkan pemerintah pusat, hanya memberikan kuota kepada tiap daerah sesuai dengan yang diajukan. "Ini juga bisa dijadikan indikator kinerja Pemda. Sehingga Pemda bisa dianggap gagal jika tidak berhasil dalam penyaluran ini," katanya.

Namun Avi mengakui, pencabutan subsidi memang harus dilakukan jika tidak ingin defisit APBN kian meningkat atau menambah utang luar negeri. "Tapi yang jelas ini harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu," katanya.

Sementara itu, pengamat minyak dan gas Bachrawi Sanusi mengatakan pencabutan subsidi BBM masih bisa dihindari. Dia beralasan keuntungan pendapatan BBM jauh lebih besar daripada subsidi yang diberikan.

Seandainya tetap dilakukan, kata Bachrawi, pemerintah harus mengalokasikan dalam pencarian sumber energi alternatif. "Pemerintah harus melihat sumber energi lain, seperti batu bara. Sebab masalah minyak dan gas ini, bukan dua tiga tahun, tapi jangka panjang," katanya.

Muchamad Nafi