Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Ekonomi dan Bisnis

Meneg BUMN Akan Mengerem Privatisasi
Jum'at, 10 Desember 2004 | 17:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sugiharto mengaku lebih menyukai program peningkatan kinerja perusahaan BUMN daripada penjualan aset negara yang selama ini telah dilakukan pemerintah.

Untuk itu, dia akan berusaha untuk mengerem privatisasi. "Saya lebih mendukung peningkatan kinerja perusahaan ketimbang penjualan aset negara," katanya kepada wartawan hari ini Jum'at (10/12) di Jakarta.


Sugiharto menjelaskan untuk memenuhi target setoran BUMN kepada pemerintah, pihaknya akan berusaha memperbesar keuntungan dari perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah koordinasinya. "Sehingga pajak yang disetor ke kas negara menjadi lebih besar, dan deviden yang diperoleh lebih tinggi," katanya.

Tahun depan (2005) Kementrian BUMN ditergetkan menyetor Rp 3,5 Triliun untuk menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target ini menurut Sugiharto, berasal dari hasil privatisasi yang telah disetujui Komisi Anggaran DPR RI yang lalu. "Namun, saya akan berupaya keras agar supaya target 2005 untuk profitabilitas perseroan dari BUMN itu melebihi target," katanya.


Sebelumnya, pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat dengan komisi VI DPR RI Selasa (7/12) di Jakarta, Sugiharto mengatakan bahwa dirinya sampai dengan saat ini belum membuat daftar baru perusahaan yang akan di privatisasi. "Saya hanya akan meneruskan daftar-daftar privatisasi yang telah disetujui DPR. Kalau ini tidak saya teruskan akan menjadi timbul masalah," katanya.

Menurut Sugiharto setiap kali ada privatisasi harus ada tiga hal yang diperhatikan. Pertama, waktu privatisasi harus tepat. “Karena kalau timing nya tidak tepat bisa jadi harga jualnya lebih rendah, dan yang akan dirugikan adalah pemerintah dan rakyat Indonesia” katanya.

Kedua, harga penjualannya harus optimal. Ketiga, ukuran privatisasi harus sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi APBN.

Meskipun demikian Sugiharto tidak menolak bahwa program privatisasi adalah salah satu bagian dari program revitalisasi BUMN yang bertujuan untuk mendorong dan memperceepat recovery ekonomi. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari dampak privatisasi. erwin dariyanto



INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Penjualan Saham BUMN Maksimal 49 Persen
Sri Edi Swasono : SBY Tak Boleh Gagal
Meneg BUMN Tidak Membuat List Baru Soal Privatisasi
Keluarga Panigoro Kuasai Kembali Medco
Business Plan Merpati Sudah Realistis
Kejaksaan Tanya Anggota DPD Soal Divestasi Indosat
Merpati Siap Jual Pesawat
Dewan Pers Rekomendasikan Hak Jawab untuk Laksamana
Menteri BUMN akan Adukan Sejumlah Media Massa ke Dewan Pers
IPO Jasa Marga Diserahkan ke Pemerintahan Baru
> selengkapnya...


Referensi

Latar Belakang Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPA)
PP RI No. 56 Tahun 1999 Tentang Penjualan Saham Milik Negara RI Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Kepres RI nomor 122 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Tim Kebijakan Privatisasi BUMN
kepres nomor 24 tahun 2001 tentang tim konsultasi BUMN

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data