Ekonomi dan Bisnis

Pengusaha Menuntut Kompensasi Kenaikan BBM
Senin, 06 Desember 2004 | 18:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dunia usaha menganggap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hal yang tidak bisa dihindarkan dan menyetujuinya, namun mereka meminta kompensasi.

"Kompensasinya, pemerintah harus langsung memangkas biaya-biaya birokrasi yang selama ini menjadi high-cost ekonomi," ujar M.S. Hidayat, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M.S. Hidayat di sela-sela acara peresmian pelaksanaan e-registrasi di Departemen Keuangan, Senin (6/12).

Urusan birokrasi, lanjutnya, menelan biaya sekitar 20 persen dari biaya produksi. Birokrasi yang harus dipangkas itu tersebar secara merata dari daerah sampai ke pusat.

Masalah kompensasi ini juga disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika ditemui pada acara yang sama. "Yang paling penting, saat ini sedang dibahas kompensasi atas kenaikan BBM,” ujarnya.

Namun, dia tidak menyebutkan secara jelas apa kompensasi itu. Ada 12 titik yang disebut Hidayat merupakan titik ekonomi biaya tinggi yang diinginkan oleh pengusaha untuk dipangkas sebagai kompensasi kenaikan BBM.
Namun, ia enggan menyebutkan daftar yang sudah disampaikan kepada pemerintah tersebut secara lebih terperinci. Dia mengakui bahwa perizinan merupakan komoditi yang mahal. Perizinan tersebut, lanjutnya, bisa saja terjadi di perhubungan, bea cukai, maupun pajak.

Ia berharap agar dengan adanya masalah perizinan yang selama ini membutuhkan waktu selama 5 bulan dapat lebih cepat prosesnya menjadi hanya 1 bulan.

Pada kesempatan tersebut Hidayat juga mempertanyakan peran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Mau diapakan BKPM itu, apa hanya sebagai badan promosi saja," ujarnya.

Ia berharap agar BKPM berfungsi lebih efektif seperti di luar negeri. Fungsi tersebut adalah sebagai one stop service bagi para investor yang akan menanamkan modal di Indonesia. Agar hal itu dapat terwujud, BKPM harus diberi kekuatan agar mampu mengkoordinir departemen-departemen terkait dan dipimpin oleh orang yang mampu untuk itu.

Mengenai masalah kepastian kenaikan BBM, Jusuf Kalla mengatakan bahwa sampai saat ini masalah tersebut masih dalam pembahasan. "Besaran kenaikan BBM itu masih dibahas oleh Menteri Keuangan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," ujarnya.

Mengenai kenaikan BBM, kata Hidayat, seseungguhnya dunia usaha menyetujui karena sudah tidak terhindarkan lagi. "Kapanpun kenaikan itu mau dilakukan, kalau pemerintah sudah siap, kami setuju," ujarnya. (indriani dyah s)

Fototerkait           Megawati Soekarnoputri, Mohamad S. Hidayat, dll Megawati Soekarnoputri, Mohamad S. Hidayat, dll

INDEKS BERITA LAINNYA :

Pilih Pemerintah Belum Tentukan Pengganti Laksamana SukardiBEJ Akan Panggil Bank GlobalPenerimaan Cukai Melebihi TargetJusuf Kalla : Target Pajak Rp 500 TriliunIndeks Hari ini Berpeluang MenguatPemisahan Pengelolaan KRL Jabotabek DitundaSampai 2009, Pemerintah Akan Bangun 1 Juta RumahBBM Naik, Upah Buruh Harus DinaikkanPemerintah Belum Putuskan Apapun Soal BBMSiswono Tidak Calonkan Diri Lagi dalam Bursa Ketua Umum HKTIPemerintah Pertahankan Kebijakan Tata NiagaBI Akui Bank Global SakitUnited Tractors Bagikan DividenPemerintah Belum Izinkan Garuda Refinancing UtangSugiharto: Pergantian Direksi Indosat dan Garuda Selesai Dalam 100 Hari“Negosiasi Exxon Harus Dilakukan pada Level Sama”Prabowo Ikut Bursa Calon Ketua HKTIIndeks Terkoreksi TajamMenteri BUMN Segera Selesaikan Pergantian Direksi Indosat dan GarudaPPATK dan BI Akan Segera Audit BankBank Dunia Janji Bantu Program Pembangunan InfrastrukturPemerintah Bahas Kenaikan Harga BBM dan Revisi RAPBN 2005PLN Harus Kurangi Ketergantungan Terhadap SolarCalon Direksi Garuda Diseleksi UlangAsuransi Bintang Restrukturisasi Aset