Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Ekbis

Bulog Minta Kembali Beli Beras Untuk PNS
Senin, 06 Desember 2004 | 18:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perum Bulog mengharapkan pemerintah mau membeli kembali jatah beras bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lembaganya. Karena, untuk menjalankan kebijakan revitalisasi pertanian, perlu dilakukan langkah komperhensif. Hal ini dikatakan Direktur Umum Perum Bulog Widjarnarko Puspoyo di Jakarta, Senin (6/12).

"Sedang digalakkan peningkatan produksi beras dalam negeri. Bulog diminta meningkat kapasitas pembelian beras dari petani," katanya. "Kalau kita beli pengadaan lebih banyak maka outlet-nya harus dipikirkan. Ini menuntut Bulog lebih banyak berperan aktif," tambahnya.

Untuk menangani hal tersebut, maka tunjangan beras PNS yang selama beberapa tahun ini telah digantikan dalam bentuk uang bisa kembali mengambil beras Bulog. Sebab, katanya, jika hanya mengharapkan pembelian melalui jalur beras untuk keluarga miskin (raskin) tidak akan memadai. "Karena raskin tiap tahun harus makin menurun, padahal pengadaan kita harus semakin naik. Berarti harus dicari alternatif outlet baru," katanya.

Selain PNS, instansi yang telah mengganti jatah beras dengan uang adalan TNI/Polri. Dengan penggantian uang tersebut, maka penyaluran beras Bulog semakin berkurang. Untuk 2005, Bulog berharap stok berasnya bisa terserap sekitar 800 ribu ton. "Kurang lebih 600 ribu ton untuk PNS saja dan sisanya untuk TNI/Polri," ujarnya.

Data Bulog menyebutkan dalam lima tahun terakhir penyaluran beras untuk golongan anggaran seperti PNS dan TNI/Polri terus menurun. Pada 2000 jumlah yang tersalurkan 627.865 ton. Jumlah itu berkurang terus sampai 2004, tinggal 133.128 ton beras. Sedangkan jumlah total penyaluran termasuk raskin dan lain-lain pada 2000 sebesar 2,549 juta ton dan pada 2004 sebesar 1,491 juta ton beras.

Untuk hal ini, ia mengaku telah menyampaikan kepada para pejabat terkait. "Sampai tingkat Presiden, masalah ini sudah saya sampaikan," jelasnya.

Muhamad Nafi - Tempo

Fototerkait
     
Pekerja tidur di atas tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, 29 Juli 2004.  [TEMPO/ Santirta M; Digital Image; 20040729].
Pasar Induk Beras Cipinang

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Menpan Sedang Menyusun PP Disiplin PNS
Bulog: Tak Perlu Impor Beras
Harga Dasar Gabah Kembali Digodok
Turun Jabatan, Bagi Pegawai Pemprov DKI Jakarta Yang Tidak Disiplin
Progo Nurdjaman Ketua Umum DPP Korpri Periode 2004-2009
Suap PNS Dibahas Dalam Muktamar
Menpan Minta Maaf
Alwi: Kemungkinan Ada Pihak Tertentu Gagalkan Ujian PNS
Sekretaris Propinsi JaTim Dituntut Mundur
Ujian Tunda Calon PNS Jatim Belum Jelas
> selengkapnya...


Referensi

UU RI No.7 Thn.1996 Tentang Perlindungan Pangan
PP RI No.69 Thn.1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan
Inpres RI No. 8 Tahun 2000 Tentang Penetapan Harga Dasar Gabah Serta Harga Pembelian Gabah dan Beras
> selengkapnya...

Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2004>>
MSnSl RK JS
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data