Ekonomi

Pemerintah Belum Putuskan Apapun Soal BBM
Sabtu, 04 Desember 2004 | 01:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam rapat kabinet bidang perekonomian yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kantor Presiden, Jakarta, belum ada keputusan apa pun soal itu. Rapat juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Perundang-undangan Widodo AS, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Shihab, dan menteri-menteri ekonomi lainnya.

Agenda rapat adalah untuk menentukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM dan besaran kenaikan harga dari masing-masing komponen BBM tersebut. “Belum ada keputusan yang diambil,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dalam jumpa pers seusai rapat kemarin.

Menurut dia, Menteri Pertambangan dan Energi Purnomo Yusgiantoro memaparkan enam skenario kenaikan harga BBM. Rapat kemudian membahas berbagai implikasi yang timbul dari enam skenario itu. Permasalahan dan diskusi itu sangat detail dan berlangsung a lot, karena pemerintah khawatir atas dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah berpandangan bahwa beban yang akan dipikul oleh masyarakat atas kenaikan harga BBM tersebut tidak akan sama. Sofyan mencontohkan, kelompok masyarakat yang mengendarai mobil mewah biasanya mengeluarkan uang Rp 1 juta per bulan untuk konsumsi BBM. Dengan kenaikan minyak premium, akan menambah pengeluarannya menjadi Rp 1,2 juta.

“Tapi kenaikan 20 persen ini bagi orang kaya mungkin sangat kecil (dampaknya). Bahkan mungkin tidak terasa,” katanya.

Berbeda dengan masyarakat yang tidak mampu. Kenaikan harga BBM sekecil apapun akan memberikan dampak signifikan bagi pengeluaran orang miskin. Karena itu, pemerintah sangat peduli dan khawatir dengan kenaikan ini bagi bertambahnya beban hidup masyarakat yang tidak mampu.

Selain itu, Sofyan menyatakan, Presiden sangat peduli terhadap beban yang akan dipikul oleh kelompok masyarakat tak mampu. Karena itu, Presiden berharap kenaikan harga BBM harus didesain sedemikian rupa sehingga mencerminkan keadilan. Tapi Sofyan tidak menjelaskan secara rinci, enam skenario yang dipaparkan Purnomo.

Pemerintah akan kembali rapat membahas rencana kenaikan harga BBM ini pekan depan.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono menyarankan, kenaikan harga BBM sebaiknya dilakukan pada waktu yang tepat agar dampaknya terhadap kenaikan inflasi bisa dikurangi.

“Seperti pada saat inflasi rendah, nilai tukar naik dan panen juga baik, sehingga tidak perlu menambah impor,” kata hartadi pada kesempatan terpisah.

Bila kenaikan BBM dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal lain, pemerintah bisa membantu mengurangi efek inflasi yang mungkin timbul akibat kenaikan BBM. Karena itu, BI akan melihat sampai seberapa jauh kenaikan BBM akan memicu kenaikan inflasi.

Menurut dia, inflasi saat ini berada pada level yang cukup rendah atau kondusif untuk menaikkan harga BBM. Inflasi November tahun ini, yang biasanya tinggi akibat momen Lebaran ternyata hanya naik sekitar 0,98 persen.

“Ini merupakan inflasi Lebaran yang paling rendah dalam tiga tahun terakhir,” katanya. Tahun ini inflasi bisa di bawah 6,3 persen karena berdasarkan pengalaman inflasi Desember, biasanya lebih rendah dari inflasi November.

Meskipun demikian, Hartadi mempersilahkan pemerintah untuk menentukan saat yang paling tepat untuk menaikkan BBM. “Biarlah pemerintah yang menentukan waktunya, sesuai dengan kepentingan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” katanya.

Yura Syahrul/Sapto Pradityo/Amal Ihsan - Tempo