Ekonomi

Jusuf Kalla: Harga BBM Akan Naik 40 Persen
Selasa, 30 November 2004 | 00:02 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:”Kenaikan harga BBM di dalam negeri nantinya diperkirakan mencapai 40 persen dibandingkan sekarang. Mendekati itu,” kata Jusuf setelah membuka seminar tentang gas yang diadakan Tempo.

Namun, Jusuf mengingatkan, persisnya kenaikan harga BBM tersebut sangat tergantung dari perkembangan harga minyak di luar negeri dan nilai tukar dolar AS. “Berapa persisnya, nanti akan kita umumkan.”

Menurut Jusuf, langkah menaikkan harga BBM diambil karena pemerintah tak punya pilihan lain akibat membubungnya harga minyak mentah di pasar internasional.

Saat ini, kata dia, pemerintah harus merogoh kocek hampir 10 triliun per bulan untuk subsidi BBM. Hingga akhir tahun ini subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp 70 triliun jika harga minyak masih di atas US$ 50 per barel. “Jumlah itu adalah rekor subsidi tertinggi sepanjang sejarah.”

Dia mengungkapkan, subsidi itu merupakan pengorbanan sangat berat bagi pemerintah karena anggaran yang dimiliki semakin menipis. Namun, dia menekankan, bagaimanapun pemerintah tidak mungkin bertahan dengan subsidi yang besar.

“Kita tak mungkin terus-menerus mempertahankan kebijakan populis seperti itu,” katanya. Pemerintah akan mengurangi subsidi BBM menjadi hanya sekitar Rp 25 triliun.

Menurut Jusuf, jumlah subsidi itu sesuai dengan APBN 2005 yang telah disetujui DPR. Tapi dia menjanjikan, pencabutan subsidi hanya dilakukan untuk premium, solar, dan bahan bakar untuk industri. Sedangkan harga minyak tanah akan tetap disubsidi.

Jusuf memahami kekhawatiran pencabutan subsidi ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Tapi pemerintah akan lebih khawatir lagi bila negara ini sudah tidak mempunyai uang lagi, karena itu berarti pemerintah tidak bisa lagi menyediakan dana untuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan soal kenaikan harga BBM akan dilakukan secara bertahap atau sekaligus, hanya masalah teknis.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah belum mempunyai keputusan apa pun atas rencana menaikkan harga BBM.

“Terus terang saja, keputusannya belum ada. Kalau Pak Jusuf Kalla bilang sudah memutuskan naik 40 persen, ya, saya akan tanya Pak Jusuf Kalla dulu,” kata Purnomo pada kesempatan sama.

Dia mengatakan, pengurangan subsidi harus mempertimbangkan asumsi harga minyak mentah yang digunakan. Contohnya, dengan asumsi harga minyak US$ 24 per barel dibutuhkan subsidi sebesar Rp 19 triliun. Sedangkan dengan asumsi US$ 35 per barel, subsidi mencapai Rp 60 triliun. “Sekarang mana yang dipakai, kita masih bermain dengan angka-angka dulu.”

Menurut dia, Departemen Energi hanya mengajukan enam skenario kenaikan BBM yang berpatokan pada besar target pengurangan subsidi.

Skenario itu termasuk rencana waktu yang tepat untuk mengeluarkan keputusan itu. Dalam simulasi itu, opsi yang diajukan adalah pertama, harga BBM tidak naik. Kedua, hanya minyak bakar dan minyak diesel yang dinaikkan harganya. Ketiga, selain minyak bakar dan minyak diesel, premium juga dinaikkan. Keempat, minyak bakar, minyak diesel, premium, dan sebagian solar dinaikkan.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani berpendapat, di masa mendatang, pemerintah perlu mengkaji pola pemberian subsidi bagi masyarakat miskin.

"Sudah saatnya menerapkan kebijakan yang lebih mengena sasaran. Misalnya subsidi untuk petani diberikan langsung apakah dalam bentuk tunai atau bentuk lain," kata dia.

Di sisi lain, Bappenas sendiri sedang menggodok konsep konversi penyaluran subsidi BBM. Menurut Deputi Kepala Bappenas Soekarno Wirokartono, pemberian subsidi melalui BBM tidak tepat sasaran.

Kajian Bappenas menunjukkan 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya mengkonsumsi 16 persen BBM. "Sementara 80 persen BBM dipakai 60 persen kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi."

Menurut dia, subsidi yang paling tepat dan langsung dinikmati masyarakat miskin adalah beasiswa untuk menyekolahkan anaknya dari sekolah dasar hingga menengah pertama.

Dalam perhitungan Bappenas, jika subsidi minyak sebesar Rp 50 triliun dialokasikan untuk beasiswa, kelompok miskin akan terbantu biaya pendidikannya selama sepuluh tahun.

Yura Syahrul/Dara Meutia Uning/Bagja Hidayat - Tempo