Ekonomi

Bappenas Segera Selesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Selasa, 30 November 2004 | 19:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional akan segera menyelesaikan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah.

Penyusunan rencana jangka menengah ini untuk memenuhi keinginan lembaga donor internasional seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang meminta kejelasan arah kebijakan pemerintah.

”Lembaga-lembaga donor ini menghendaki skema arah kebijakan Indonesia. Ini terkait dengan program pinjaman,” kata Sri Mulyani, usai seminar tentang Pemanfaatan Gas Bumi Sebagai Sumber Energi yang diselenggarakan Tempo di Jakarta.

Sri Mulyani tidak menjawab, ketika didesak bahwa dalam memberikan pinjaman negara-negara donor itu menghendaki persyaratan tertentu seperti divestasi kepemilikan pemerintah di perusahaan-perusahaan negara non-bank.

Dia hanya mengatakan, yang jelas negara-negara donor menghendaki adanya konsistensi kerangka kerja makro. Persyaratan kebijakan dalam program pinjaman ini merupakan bagian dari kebijakan infrastruktur. Jika kebijakan yang diharapkan tidak mendukung, maka pencairan program pinjaman juga terhambat.

“Jepang misalnya juga meminta hal ini. Pinjaman program untuk pengembangan usaha kecil menengah tidak bisa segera berjalan, karena adanya masalah penyediaan infrastruktur,” katanya.

Menurut Sri Mulyani, hambatan lainnya untuk merealisasikan pinjaman proyek adalah adanya masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, negara donor juga menginginkan desain proyek melibatkan partisipasi semua stake holder seperti masyarakat.

“Ini menyebabkan implementasi proyek menjadi lamban seperti proyek bantuan untuk usaha kecil menengah pertanian dan pengentasan kemiskinan di perkotaan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR Dradjad H. Wibowo sebelumnya mengatakan, Bank Dunia dan ADB sudah menyiapkan dana pinjaman sebesar US$ 725 juta (sekitar Rp 6,5 triliun) pada Desember 2004 bila pemerintah memenuhi persyaratan kebijakan yang disepakati.

“Yang paling utama adalah divestasi kepemilikan saham mayoritas pemerintah pada 15 badan usaha milik negara (BUMN) non-bank,” kata Drajad.

Menurut dia, Bank Dunia tengah mempertimbangkan untuk memproses pencairan pinjaman cepat senilai US$ 300 juta. Sedangkan ADB akan mencairkan pinjaman tahap pertama US$ 150 juta untuk pengelolaan dan privatisasi BUMN. ADB akan memberikan total pinjaman US$ 400 juta.

Amal Ihsan - Tempo