Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Ekonomi dan Bisnis

Wapres: Subsidi BBM Dicabut Tahun Depan
Selasa, 30 November 2004 | 17:13 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan pemerintah akan mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada awal tahun depan. Langkah tersebut diambil karena pemerintah tidak punya pilihan lain akibat membumbungnya harga minyak di pasar internasional.

“Ya bagaimanapun tidak mungkin kita bertahan dengan subsidi yang besar seperti sekarang ini,” kata dia usai membuka Diskusi Panel Gas Sebagai Alternatif Pengganti BBM yang diadakan Tempo, di Jakarta, Selasa (30/11).

Menurut Wakil Presiden, saat ini pemerintah harus merogoh kocek hampir 10 triliun perbulan untuk mensubsidi harga BBM. Ini sangat berat bagi pemerintah, karena anggaran juga semakin tipis.

Bila harga minyak dipasar internasional saat ini terus naik, di atas level US$ 50 per barel, artinya total subsidi pemerintah hingga akhir tahun mencapai Rp 70 triliun. “Menurut saya itu merupakan rekor subsidi tertinggi sepanjang sejarah,” kata Jusuf.

Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan lain selain mengurangi subsidi tersebut yang artinya menaikkan harga BBM. “Kita tidak mungkin terus-menerus mempertahankan kebijakan populis seperti itu,” katanya.

Keputusan mencabut subsidi tersebut akan dilakukan pada awal tahun depan. “Ya tahun 2005 lah. Januari 2005,” kata dia.

Pemerintah, kata dia, akan mengurangi subsidi harga BBM dari Rp 70 triliun menjadi sekitar Rp 25 triliun. Menurut Jusuf, jumlah subsidi tersebut telah sesuai dengan APBN 2005 yang telah disetujui oleh DPR. Tapi dia menjanjikan pencabutan subsidi itu hanya dilakukan untuk bensin, premium, solar, dan bahan bakar untuk industri, sedangkan harga minyak tanah ia menjamin tetap disubsidi.

Jusuf belum bisa memastikan berapa kenaikan harga BBM akibat pencabutan subsidi yang mencapai Rp 50 triliun tersebut. “Jadi sangat tergantung pada harga minyak di luar negeri. Juga harga dolar. Jadi bulan Januari itu, kita hitung pasnya mencapai Rp 25 triliun itu berapa. Nanti akan kita umumkan,” kata dia.

Saat didesak lebih lanjut, Wakil Presiden mengatakan, kenaikan harga BBM didalam negeri nantinya mencapai 40 persen dibandingkan harga sekarang. “Mendekati itu,” kata dia.

Jusuf memahami, kekhawatiran pencabutan subsidi ini akan menimbulkan gejolak dimasyarakat. Tapi pemerintah akan lebih khawatir lagi bila negara ini sudah tidak punya uang.
Sebab, itu berarti pemerintah tidak bisa lagi menyediakan dana untuk pendidikan, dan kesehatan. Ia menambahkan, saat ini pemerintah memang tidak mepunyai pilihan lain selain menaikkan harga BBM. “Kalau sesuatu anda beli 10 jual 5 tidak ada opsinya selain menaikkan,” kata dia.

Mengenai apakah kenaikan tersebut dilakukan bertahap atau sekaligus, kata dia, “yah itu teknis saja.”

Saat membuka acara seminar tersebut, Jusuf mengatakan, dimasa mendatang pemerintah memang perlu memikirkan alternatif lain sumber energi.

Sebab, sumber energi yang bertumpu pada BBM saat ini tidak dapat dipertahankan lagi harganya. Ia mengakui, gas dapat menjadi sumber energi alternatif. Karena harganya murah. Tapi pemerintah juga harus mempertimbangkan ongkos distribusi gas yang sangat mahal.

Selama ini, pemerintah selalu mengekspor produksi gas. Sebagian kecil juga dialokasikan untuk pabrik pupuk. “Karena itu, dimasa datang investasi pada infrastruktur gas sudah harus dimulai dari sekarang,” kata dia. (yura syahrul)

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

Defisit APBN 2005 Diperbesar Jadi 1 Persen
Subsidi BBM Dihapus Tahun 2010
Jusuf Kalla di Jakarta, SBY ke Aceh
Kalla Halal bil Halal dengan Pegawai Istana Wapres
Wapres Minta NU Fokus Pada Pendidikan dan Perekonomian
Yudhoyono Menabuh Bedug Takbiran
Pertamina Boleh Pinjam Bank untuk Tingkatkan Stok BBM
Presiden dan Wakil Buka Puasa dengan Kapolri
Gapoksi VII Minta Pertamina Tindak Tegas Penyimpangan BBM
Koalisi LSM Desak Pemerintah Benahi Pemulangan TKI
> selengkapnya...


Referensi

Laporan Penelusuran Penyumbang “Bermasalah ”

Website

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)
PT Pertamina


Komentar Anda
-
Kirim


Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< November,2004>>
MSnSl RK JS
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data