Ekonomi dan Bisnis

APHI: Sektor Kehutanan Harus Direvitalisasi
Jum'at, 26 November 2004 | 07:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia mendesak pemerintah untuk segera merevitalisasi sektor kehutanan.

Menurut Agung Nugraha, Direktur Eksekutif Wana Aksara yang juga Wasekjen APHI, saat ini industri kehutanan sedang mangalami banyak kendala. Berbagai permasalahan tersebut, mulai dari birokrasi di daerah dan pusat yang berakibat biaya tinggi, perpajakan, ketenagakerjaan tentang pemogokan kerja yang kontra produktif, dan kebijakan soft landing (penurunan jatah tebangan), mengancam industri perkayuan.

Saat ini, kata dia, domain kewenangan sektor kehutanan bersifat sejajar (multipihak). Berbeda dengan jaman dulu yang yang memberi kewenangan sentralistik kepada Menteri Kehutanan. “Inilah yang mengakibatkan birokrasi yang cukup panjang,” kata Agung.

Disamping kewenangan pusat, pemerintah daerah pun juga punya kewenangan yang sama kuat. Agung menyarankan tentang integrasi sektor hulu dan hilir di usaha kehutanan. Saat ini illegal logging kadang dikaitkan dengan permasalahan pasokan bahan baku yang tidak berimbang dengan industri. "Taget kapasitas sektor hulu berbeda dengan sektor hilir, bagaimana hal itu bisa terjadi?" tanya Agung.

Agung mengatakan, kebijakan soft landing harus ditinjau kembali dengan melakukan rekalkulasi (penghitungan ulang) potensi hutan alam dan hutan rakyat. Data dari Baplan menunjukkan hutan alam sebenarnya masih mampu menyediakan 22 juta meter kubik per tahun, hutan tanaman 23 juta meter kubik dan hutan rakyat 10 juta meter per tahun. Dia menambahkan, sebenarnya saat ini hutan alam masih memiliki potensi sebesar 3,9 miliar meter kubik. (asep)