Ekonomi dan Bisnis

Swasembada Beras Masih Labil
Kamis, 25 November 2004 | 23:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tahun ini merupakan tahun pertama sejak 1984 Indonesia swasembada beras. Namun, situasi yang menggembirakan ini masih dalam kondisi yang labil.

”Penyebab labilnya posisi swasembada beras nasional ini karena beberapa hal,” kata Siswono Yudohusodo, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia di Gedung JDC (Jakarta Design Center) di Jakarta (25/11).

Pertama, masih terus tejadinya alih fungsi lahan akibat tata ruang yang kurang tegas. Kedua, perluasan kota yang tak terkendali. Ketiga, masih berlangsungnya fragmentasi lahan yang membuat lahan menyempit. Keempat, pemeliharaan irigasi dan pembangunan infrastruktur pertanian yang tidak memadai. Kelima, rusaknya daerah aliran sungai akibat pembabatan hutan di daerah hulu. Keenam, perencanaan program perluasan areal pertanian yang belum baik. Ketujuh, penanganan pasca panen yang belum baik. Kedelapan, lambatnya perluasan penggunaan bibit unggul.

Disamping itu masih adanya dominasi sentra produksi pangan nasional di Pulau Jawa yakni padi (56 persen), jagung (60persen), kedelai (70 persen), daging sapi (62 persen), daging ayam (70 persen), telur ayam (50 persen), susu (90 persen), dan tebu (67 persen).

Menurut Siswono setelah tahun 1984, Indonesia malah menjadi negara importir terbesar di dunia dengan angka impor yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tanpa langkah-langkah sistematis, kondisi swasembada sekarang ini, Indonesia masih berpotensi untuk kembali menjadi negara importir beras yang besar.

Pada kesempatan tersebut Siswono juga menyarankan agar pemerintah mewaspadai terlambatnya hujan akhir tahun ini yang mungkin beraikibat adanya akumulasi hujan pada awal tahun 2005.

Hal tersebut bisa menimbulkan banjir. Hujan yang deras dan angin yang kencang juga mengakibatkan meledaknya penyakit tetelo (NCD= new castle desease) dan flu burung pada ayam/unggas.

Menurut Siswono, Departemen Pertanian dan Pemda agar bersiap-siap untuk membantu harga pupuk akibat naiknya harga BBM. Disamping itu saat ini harga pupuk di luar negeri yang mahal dengan disparitas harga 50 US$/ton (harga pupuk bersubsidi 120 US$/ton, tanpa subsidi 160 US$/ton, dan harga di luar negeri 210 US$) akan mengakibatkan banyak pupuk yang diekspor dan diselundupkan.

Pengusaha jelas akan terpikat untuk menyelundupkan pupuk ke luar negeri atau ekspor secara illegal. Pupuk akan menjadi langka dan produksi padi akan menurun.

Pemerintah juga perlu menyempurnakan UU No.5/1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan TAP MPR No IX/2001 tentang Reforma Agraria karena dengan adanya UU tersebut petani sulit untuk memperluas lahan usahanya.