Ekbis

Pemerintah Godok Rencana Pembangunan Jalan Tol 1.500 Kilometer Di Jawa-Bali
Kamis, 25 November 2004 | 15:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah sedang menggodok persiapan pembangunan jalan tol 1.500 kilometer di pulau Jawa dan Bali. Pembangunan direncanakan berlangsung lima tahun, dengan tujuan sebagai jalur transportasi yang memacu peningkatan investasi di masa depan.

Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf menyatakan, pemerintah memiliki program pembangunan infrastruktur dalam periode lima tahun ke depan. Karena, selama ini Indonesia sudah ketinggalan dari sisi pembangunan infrastruktur. Fokus pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan tol. "Pemerintah berharap dalam waktu lima tahun menambah percepatan pembangunan jalan tol," kata Ma'ruf seusai rapat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Kamis (25/11). Rapat tersebut khusus membahas pembangunan infrastruktur daerah, perumahan rakyat, dan pengembangan ekonomi daerah.

Selain Mendagri, rapat juga dihadiri Menteri Keuangan Jusuf Anwar, Kepala Badan Pertanahan Nasional Lutfhi Nasoetion, dan seluruh gubernur se-Jawa Bali.

Ma'ruf mengatakan, pembangunan jalan tol tersebut meliputi seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Nantinya, pemerintah akan menentukan prioritasnya, dengan mendayagunakan potensi-potensi pendanaan di dalam negeri. "Jadi kita tadi berkumpul dengan gubernur seluruh Jawa Bali. Semua kita akan minta bagaimana penyiapan lahan di daerah-daerah dan sedikit mungkin menimbulkan masalah-masalah," ujarnya.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Yusuf Anwar menyatakan, pendanaan pembangunan jalan tol ini berasal dari dana non APBN. Pendanaannya, katanya, dengan memanfaatkan dana-dana dari sektor swasta dan dari luar negeri. "Jadi dengan cara menciptakan iklim yang bagus untuk swasta berinvestasi (jalan tol)," katanya.

Berdasarkan agenda, wakil presiden juga akan mengadakan rapat terbatas dengan tujuh menteri membahas rencana peningkatan infrastruktur di kantornya, nanti malam. Para menteri yang hadir adalah Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf, Menteri Keuangan Yusuf Anwar, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Sri Mulyani, Menteri Negara BUMN Sugiharto, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, serta sejumlah direktur jenderal Departemen Perhubungan.

Yura Syahrul - Tempo